SULUHRIAU, Pekanbaru- Ombudsman RI, PPDB 2017 diduga marak tindakan manipulasi. Salah satunya satunya penyalahgunaan surat miskin atau penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM)

Hal tersebut ditegaskan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaidi, Kamis (6/7/2017) di Pekanbaru di di sela-sela kunjungan kerja di Riau dalam rangka pemantauan ppdb tahun 2017.

Zonasi penerimaan siswa di daerah- daerah yang dilakukan juga berpotensi dimanipulasi untuk menampung siswa yang seharusnya tidak berhak di sekolah tersebut.

"Berbagai tindak penyelewenangan yang ditemukan Ombudsman masih marak akibat dari penggunaan sistem online dan belum lengkapnya sarana dan prasana sekolah," katanya.

Ahmad menambahkan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan pihaknya akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan desentralisasi fasilitas sekolah.

Semua penyalahgunaan yang diduga memicu diskriminasi dan ketidakadilan saat PPDB tahun 2017 akan ditindak lanjuti ombudsman.[rri.slt]