Sabtu, 26 Mei 2018
Pemkab Meranti Gandeng FITRA Gelar Rapat Finalisasi DIP | Uang Tunai Rp 400 M dan 400 Tas Mewah Disita dalam Skandal 1MDB | Realisasi Harga Pertalite Turun Tunggu Diharmonisasi DPRD Riau | Jagung Ungu Inovasi Dosen UB | Masjid Alfalah Pekanbaru Panen Kurma Perdana | PNS-Pensiunan Dapat THR, Ratusan Ribu Guru Honorer Tak Dapat
 
Nasional
Langkah Trump Melegitimasi Penjajahan Israel Atas Palestina, Komisi I DPR RI: Harus Ditolak

Nasional - - Kamis, 07/12/2017 - 10:57:10 WIB

SULUHRIAU- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Arwani Thomafi menegaskan, penetapan Yerussalem (Al-Quds) sebagai ibu kota Israel harus ditolak dengan keras.

Karena menurutnya, hal itu jelas memukul mundur ikhtiar damai yang dirintis oleh berbagai pihak dalam mewujudkan kemerdekaan di Palestina.

"Rencana tersebut harus ditolak keras karena nyata-nyata bertentangan dengan resolusi legalitas Yerusalem yang merupakan bagian dari Palestina," tegas Wakil Ketua Umum, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (7/12).

Arwani melanjutkan, penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sama saja melegalkan penjajahan Israel terhadap Palestina. Ini harus ditolak karena sikap politik Republik Indonesia yang tertuang dalam konstitusi yakni secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi ini.

Sikap Indonesia dalam persoalan Palestina cukup jelas, lugas dan tegas yakni mendukung kemerdekaan Palestina.
"Sikap ini tertuang dalam politik luar negeri Indonesia maupun dalam kapasitas sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang telah menghasilkan "Resolusi Jakarta" dalam KTT Luar Biasa di Jakarta pada tahun 2016 sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," tambahnya.

Terkait Pidato Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kata Arwani, hanyalah menunjukkan sikap politik populis untuk kepentingan domestik Amerika Serikat. Pidato tersebut sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanusiaan dan perdamaian.

Pidato Trump juga membuat stigmatisasi negatif atas perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sikap ekstremis. Perjuangan Palestina adalah perjuangan kemanusiaan dan penegakan HAM. "Jelas, politik luar negeri AS mengabaikan upaya damai yang dirintis di Palestina serta stabilitas di kawasan Timur Tengah," terang Arwani

Oleh karena itu, Komisi I DPR RI mendukung sepenuhnya dan mendorong lebih kuat lagi upaya pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) atas ikhtiar penyampaian sikap politik Indonesia khusus merespons rencana penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Begitu juga mengapresiasi peran Indoensia dalam OKI melalui Wakil Tetap RI untuk OKI yang telah menggelar pertemuan luar biasa di Jedah, Selasa (4/12) lalu khusus merespons rencana AS tersebut. "Sikap pemerintah ini harus didukung seluruh stakeholder untuk menunjukkan sikap kolektif bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina," tutup Arwani.

Sumber: Republika.co.id

 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved