Sabtu, 05 Desember 2020
Anthony Salim, Miliarder Berduit Rp77 Triliun di Balik Indomaret | KPK Periksa 7 Pihak Wiraswasta Terkait Korupsi Proyek Jalan Lingkar Barat Duri | Bendera Bulan Bintang Berkibar saat Milad GAM di Masjid Baiturrahman | Pemulihan Operasi Ketiga Marquez Bisa Makan Waktu hingga 6 Bulan | Muhammad Jamil Jabat Sekda Definitif Pemko Pekanbaru, Selamat! | Dari Sosialisasi P4GN Kesbangpol: Perlu Terus Waspada, Pekanbaru Jadi Kota Tujuan Masuknya Narkoba
 
Sosial Budaya
Kasus Abdul Somad Dinilai Buntut Stigma dari Pemerintah

Sosial Budaya - - Minggu, 24/12/2017 - 19:40:19 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Penolakan Hong Kong terhadap Ustaz Abdul Somad dinilai sebagai ekses dari persepsi pemerintah terhadap tokoh Islam di Indonesia.

"Yang dilakukan oleh aparat HK (Hong Kong) itu cerminan dari apa yang pemerintah RI sendiri lakukan di domestik kita terhadap para Asatidz (Ustaz)," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (24/12/2017).

Hanafi menuturkan, pemerintah Indonesia kerap membangun stigma terhadap para pemuka agama Islam di Indonesia sebagai bagian dari kelompok redikal dan anti-Pancasila.


Persepsi itu kemudian dijadikan oleh banyak negara untuk mengantisipasi keamanan wilayahnya dari para pemuka agama di Indonesia.

Akibat hal tersebut, politikus PAN ini mengaku tidak terkejut jika ada negara yang melarang pemuka agama Islam, termasuk Ustaz Somad masuk ke negaranya.

"Otoritas pemerintah kita tidak bisa lepas dari stigmatisasi terhadap para ustaz yang dikait-kaitkan dengan radikalisme dan anti pancasila. Jadinya pihak luar negeri, seperti HK akhirnya juga mengkopi perlakuan tidak adil tersebut," ujarnya.

Hanafi meminta pihak terkait bertanggung jawab atas tindakan Hong Kong menolak kedatanganAbdul Somad. Ia juga meminta pemerintah mengkalrifikasi soal dugaan pemberian informasi kepada Hong Kong bahwa Abdul Somad terkait dengan aktivitas terorisme.

"Pihak aparat HK dalam mendeportasi jelas memakai informasi yang salah atau palsu. Apakah info itu dari pihak mereka sendiri atau malah dari kita (pemerintah Indonesia). Itu yang perlu diselidiki agar misinformasi semacam ini tidak berkelanjutan," ujar Hanafi.

Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini meminta Kementerian Luar Negeri mendesak Kedutaan Besar China untuk mengklarifikasi soal penangkalan terhadap Abdul Somad karena telah menjadi polemik publik.

"Kemenlu dengan kewenangan yang dimiliki dan dalam kerangka hubungan baik kedua negara bisa meminta klarifikasi setidaknya kepada Kedubes China di Jakarta agar tidak berkembang spekulasi macam-macam," ujar Jazuli dilansir CNNIndonesia.com.

Politikus PKS ini mengaku heran dengan langkah Hong Kong melarang Abdul Somad masuk ke wilayahnya. Padahal kedatangan Somad bagian dari misi diplomasi dua negara.

Jazuli menilai Abdul Somad tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan aktivitas radikal atau terorisme.

"Kami berharap Kemenlu melihat persoalan ini dalam kerangka itu sehingga bisa proaktif mengklarifikasi dan mudah-mudahan Ustaz Somad bisa dijadwalkan kembali ke Hong Kong untuk memenuhi harapan ribuan TKI di sana," ujarnya.

Abdul Somad dilarang masuk ke Hong Kong setiba di bandara setempat, Sabtu (23/12) sore. Otoritas imigrasi Hong Kong tidak menjelaskan motif penolakan terhadap Abdul Somad.

Lewat akun Facebooknya, Abdul Somad menduga pelarangan terhadap dirinya terkait dengan dugaan terorisme.

"Saya jelaskan. Di sana saya menduga mereka tertelan isu terorisme," ujar Ustaz Somad.

Atas kejadian itu, Abdul Somad batal memberikan dakwah di hadapan pada Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong.

Sumber: CNNIndonesia.com | Editor: Jandri




 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2020 SULUH RIAU , All Rights Reserved