Jum'at, 19 Oktober 2018
Bantah Dana Kampanye Rp185 M, PSI: Cuma Rp 4,9 M | Luhut-Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Tim Jokowi: Itu Spontan | Apindo Dukung Implementasi No 78/2015 Dasar Terapkan UMP 2019 | Buka Lokakarya Filateli Nasional 2018, Wawako: Ingat Sejarah Peran Besar Pos | APBD-P 2018 Pekanbaru Sudah Ditandatangani Plt Gubri | Satpol PP Sisir PKL Jualan di Sejumlah Titik Jalan Protokol
 
Nasional
4 Hakim MK Tak Setuju KPK Dijadikan Objek Pansus DPR

Nasional - - Kamis, 08/02/2018 - 23:01:07 WIB

SULUHRIAU- Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Pansus angket KPK sah dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk dalam lembaga eksekutif.

Namun, dalam putusan tersebut diwarnai dengan disssenting opinion atau perbedaan pendapat yang di mana 4 hakim konstitusi Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo menyatakan dalam pertimbangannya tidak setuju bila KPK dijadikan objek dalam pansus angket.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo menilai Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan lembaga independen bukanlah termasuk ke dalam eksekutif.

“Komisi Pemberantasan Korupsi ini bukan lembaga yang termasuk Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif,” kata Hakim Sidang Saldi Isra di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Saldi menegaskan bahwa sudah ada serangkaian putusan MK yang telah berulang kali menyatakan independensi posisi KPK. Di mana putusan itu di antaranya Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. 19/PUU-V/2007, Putusan MK No. 37-39/PUU-VIII/2010, dan Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011.

"Independensi posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih dapat ditelisik dari belasan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain," kata Saldi.

Sementara hakim Konstitusi Maria Farida menyatakan KPK merupakan lembaga eksekutif serta independen sehingga tidaklah menjadi objek dari hak angket DPR.

"KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Maka dari itu pemohon beralasan menurut hukum, dan permohonan seharusnya dikabulkan," pungkas Maria.

Sumber: Okezone.com | Editor: Jandri

 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved