Jum'at, 19 Oktober 2018
Bantah Dana Kampanye Rp185 M, PSI: Cuma Rp 4,9 M | Luhut-Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Tim Jokowi: Itu Spontan | Apindo Dukung Implementasi No 78/2015 Dasar Terapkan UMP 2019 | Buka Lokakarya Filateli Nasional 2018, Wawako: Ingat Sejarah Peran Besar Pos | APBD-P 2018 Pekanbaru Sudah Ditandatangani Plt Gubri | Satpol PP Sisir PKL Jualan di Sejumlah Titik Jalan Protokol
 
Politik
Pengkritik DPR Bisa Dipidana, Bamsoet: Untuk Jaga Kehormatan

Politik - - Senin, 12/02/2018 - 21:06:35 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Salah satu pasal kontroversial di UU MD3 yang baru direvisi adalah tentang pengkritik DPR yang bisa dipidana.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut aturan itu untuk menjaga kehormatan DPR.

"Proteksi itu atau apa namanya undang-undang untuk melindungi kehormatan anggota Dewan tidak bisa dipakai sembarangan," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

"Artinya memang betul-betul untuk kehormatannya. Maka setiap warga negara, jangankan DPR, setiap warga negara punya hak untuk melindugi kehormatannya. Jadi menurut saya tidak perlu dipersoalkan," tambahnya.

Pasal kontroversial lainnya adalah pasal 245 yang berisi aturan tentang pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin Presiden setelah melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Bamsoet menegaskan bahwa kewenangan MKD itu hanya berupa pertimbangan dan tidak bertujuan untuk menggagalkan suatu proses hukum.

"Saya balik bertanya, mempertimbangkan itu suatu keharusan bukan? Untuk menggagalkan suatu pemeriksaan, nggak kan?" kata Bamsoet

Pertimbangan MKD pun, menurutnya, bisa dipakai atau tidak oleh Presiden. "Artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata mempertimbangkan itu adalah masukan bisa dipakai bisa tidak," jelas politikus Partai Golkar itu.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri


 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved