Jum'at, 29 Maret 2024
Menguak Misteri Lailatul Qadar | Safari Ramadhan, Komut Beri Apresiasi Kinerja PLN Icon Plus SBU Sumbagteng | 303 Akademisi Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Adil di Sengketa Pilpres | Nekat Bobol Warung, Seorang Remaja Tertangkap Warga dan Diserahkan ke Polsek Siak Hulu | Koramil 02 Rambah Kodim 0313/KPR Rohul Berbagi Takjil pada Masyarakat | Tak Patut Ditiru, Viral Video Pungli Trotoar untuk Hindari Kemacetan
 
Metropolis
Pemko Pekanbaru Gandeng Media Massa untuk KLA
Rosmawati: Sejumlah Daerah Riau Masih 'Tidur' Urus KLA

Metropolis - - Kamis, 23/03/2018 - 12:00:58 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru- Mengatasi persoalan anak merupakan prioritas dari pusat  hingga ke abupaten/kota. Sebab itu, daerah berkewajiban memenuhi hak anak yang diukur dengan sejumlah indikator.

Namun sejauh ini, sejumlah daerah di Riau masih belum 'bangun' dalam upaya mewujudkan kota layak anak (KLA) di daerah masing-masing.

Kritik itu disampaikan Wakil Ketua Gugus KLA Pekanbaru, Dra Hj Rosmawati APT MSi saat menjadi nara sumber rapat Kerja bersama media massa dalam rangka Pekanbaru wejudkan KLA, Jumat (23/3/2018.

Acara yang dibuka Asisten III Setdako Pekanbaru, Burhanudin itu bertujuan bagaimana Pekanbaru ini menjadi Kota layak Anak yang meningkat dari kategori pertama ke katgori madya.

Ros yang juga mantan Kabid Perlindungan Anak, BP2AKB Provinsi Riau ini mengatakan, KLA yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA menyebutkan setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan 24 indikator yang meliputi penguatan kelembagaan dan cluster anak.

Hingga kini sudah ada 409 kabupaten/ kota yang dinobatkan sebagai KLA se Indonesia.

Namun, di Riau daerah yang baru masuk dalam KLA yakni, Kota Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis dan Inhu. "Semetara daerah lain masih 'tidur' dalam mengurus hak anak ini," ujar Ros.

Dakuinya untuk menjadi daerah KLA, harus ada sinergitas antara instansi dan stakeholder. Pengalamannya selama ini, di beberapa daerah hal ini belum sepenuhnya berjalan. Banyak sektor atau claster yang menyangkut anak, misalnya di taman bermain, lingkungan perumahan, pelayanan di rumah sakit saat persalinan, termasuk di jalan-jalan yang masih terjadi ekploitasi anak. "Ini semua tanggungjawab bersama," katanya.

Peran media massa sangat besar membangun hal ini, karena banyak claster yang bisa dimasuki untuk dipublis di media massa dalam mendorong KLA.

Dengan dibentuknya Forum Wartawan KLA Pekanbaru, maka perlu dirancang sisi-sisi yang mesti diangkat agar terjadi percepatan Pekanbaru sebagai KLA.

Sementara itu, nara sumber dari Media GM Pekanbaru Pos Grup Khairul Amri mengatakan, media siap membantu dalam mendorong Pekabaru mewujudkan KLA. Namun tentu saja, semua instansi terkait dan stake holder juga sama visi dan persepsi dalam hal ini. "Media akan mengangkat sisi-sisi yang penting untuk KLA, tentu goalnya di instansi terkait," ujar Kkairul.

Sementara itu, Asisten III Pemko Pekanbaru Baharudin yang juga senada dengan Kepala DP2A Mahyudin mengatakan, akan berjuang untuk mewujudkan Pekanbaru KLA kategori madya. "Tentu kami perlu dukungan media massa, dengan demikian kita optimis tujuan akan tercapai," pungkasnya.  [chr,jan]





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved