Jum'at, 22 Maret 2019
Tim Bola Volly Desa Bantar Juara Turnamen Disparpora Cup Meranti 2019 | Granat Meranti Sambangi SMAN 1, Upaya Antisipasi Bahaya Narkoba di Kalangan Siswa | Di Pekanbaru Terdapat 4.372 Penderita TBC | Guru Belum Berhenti Demo, Alasan Wako Soal Permendagri tak Digubris | Tinjau Fasilitas dan Pelayanan RSUD, Sekda Meranti: Kita Ingin Masyarakat Puas! | Pertimbangkan Fatwa Haram, MUI Pusat Juga Kaji Game PUBG
 
Daerah
Wabup: Tidak Ada Pungutan di Pembagian Rastra

Daerah - - Senin, 16/04/2018 - 20:19:41 WIB

SULUHRIAU, Meranti- Wakil Bupati Said Hasyim menegaskan tidak ada pungutan dalam pembagian beras untuk keluarga sejahtera (rastra, sebelumnya raskin-red).

Ini disampaikan saat membuka pelatihan petugas pendataan validasi data kemiskinan ditaja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Senin (16/4/2018).


Ia mengatakan, ada isu berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan oknum Kepala Desa yang masih saja memungut uang dari penyaluran rastra. Paadahal untuk masalah ini sudah tidak ada pungutan lagi ke masyarakat miskin.

Ia berpesan kepada petugas pendamping PKH jika menemukan kasus tersebut untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib.

"Jika menemukan oknum Kepala Desa yang melakukan pungutan kepada masyarakat miskin segera laporkan kepada phak berwajib," ujar Wakil Bupati.


Ia menambahkan, pelatihan ini katanya sangat penting, untuk itu diperlukan dukungan SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan sehingga program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pusat maupun pemerintah daerah dapat terlaksanan tepat sasaran.

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 109 orang yang terdiri dari petugas Pendaping PKH dan Petugas TKSK perwakilan Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan lokasi pendataan.

Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut, dengan pelatihan itu diharapkan para petugas pendata dapat melakukan validasi data masyarakat miskin dengan baik, sehingga tidak ada lagi protes dan laporan dari masyarakat yang mengaku miskin tapi tidak memperoleh bantuan sementara yang mampu justru mendapat bantuan.

"Semoga dengan data yang valid, tidak terdengar lagi bahasa miring dilapangan pemberian bantuan yang diperuntukan untuk masyarakat miskin tidak tepat sasaran," ujar Wakil Bupati.

Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati validasi data masyarakat miskin ini juga diperlukan untuk mengukur keberhasilan dari program pemerintah daerah dan pusat setelah digelontorkannya bantuan sejumlah bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

"Kalau yang namanya membangun harus berobah jika dulunya masyarakat yang dibantu tergolong miskin kini hendaknya bisa mandiri, inilah gunanya validasi data untukmmengukir sejauh mana keberhasilan program pemerintah karena tiap tahun kita selalu mengaggarkan dana," jelas H. Said Hasyim.

Ia mewanti wanti petugas pendata untuk tidak bermain dilapangan, dengan sengaja memalsukan data masyarakat miskin hal ini agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat, bahkan Wakil Bupati H. Said Hasyim mengancam akan mengusulkan petugas bersangkutan untuk diganti.

"Jika ketahuan petugas PKH melakukan kongkalikong dalam pendataan saya akan usulkan untuk diganti," ucapnya.

Wakil Bupati menegaskan petugas pendata harus melakukan pendataan dengan akurat dan jangan main main, meski disadari sebagai putra asli daerah petugas pendata berada dalam posisi yang dilematis namun harus tegas meskipun terhadap sanak saudaranya sendiri.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati yang penasaran dengan tugas dan fungsi para Pendamping PKH dan TKSK, berkesempatan melakukan dialog dengan petugas yang menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan itu. Dalam dialog tersebut diketahui tugas dari Pendamping PKH dan TKSK cukup berat bahkan seorang pendamping PKH bisa menagani masyarakat miskin di tiga Desa sekaligus. [raf]

Kamis, 21/03/2019 - 21:11:32 WIB
Turnamen Ditutup Sekda,
Tim Bola Volly Desa Bantar Juara Turnamen Disparpora Cup Meranti 2019
Kamis, 21/03/2019 - 20:53:14 WIB
Granat Meranti Sambangi SMAN 1, Upaya Antisipasi Bahaya Narkoba di Kalangan Siswa
Kamis, 21/03/2019 - 16:16:34 WIB
Di Pekanbaru Terdapat 4.372 Penderita TBC
Kamis, 21/03/2019 - 15:46:12 WIB
Menguat Tuntan Revisi Perwako No 7/2019
Guru Belum Berhenti Demo, Alasan Wako Soal Permendagri tak Digubris
Kamis, 21/03/2019 - 14:56:26 WIB
Tinjau Fasilitas dan Pelayanan RSUD, Sekda Meranti: Kita Ingin Masyarakat Puas!
Kamis, 21/03/2019 - 14:42:59 WIB
Pertimbangkan Fatwa Haram, MUI Pusat Juga Kaji Game PUBG
Kamis, 21/03/2019 - 14:30:59 WIB
Riau Dapat Rp55,131 Miliar Dukung Program Kesra
Kamis, 21/03/2019 - 14:22:11 WIB
302 Camat dan Kades di Bengkalis Ikuti Rakor
Kamis, 21/03/2019 - 09:35:32 WIB
Ini Zona Kampanye Terbuka di Riau
 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved