Jum'at, 19 Oktober 2018
Bantah Dana Kampanye Rp185 M, PSI: Cuma Rp 4,9 M | Luhut-Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Tim Jokowi: Itu Spontan | Apindo Dukung Implementasi No 78/2015 Dasar Terapkan UMP 2019 | Buka Lokakarya Filateli Nasional 2018, Wawako: Ingat Sejarah Peran Besar Pos | APBD-P 2018 Pekanbaru Sudah Ditandatangani Plt Gubri | Satpol PP Sisir PKL Jualan di Sejumlah Titik Jalan Protokol
 
Politik
Jokowi: Mantan Napi Korupsi Punya Hak Politik Jadi Caleg

Politik - - Selasa, 29/05/2018 - 15:34:13 WIB

SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait rencana KPU yang melarang mantan napi kasus korupsi untuk ikut maju menjadi caleg.
Menurut dia, mantan napi kasus korupsi juga memiliki hak politik setelah menjalani hukuman. "Kalau saya itu hak. Hak seseorang berpolitik," ujar Jokowi di Uhamka, Jakarta Timur, Selasa (29/5/2018).

Hak berpolitik mantan narapidana korupsi itu juga diatur dalam konstitusi. Karena itu, menurut dia, KPU dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut. "Ya itu konstitusi kan apa, memberikan hak, tapi silakan KPU ditelaah," kata dia.

Ia juga mencontohkan, KPU dapat memperbolehkan mantan napi korupsi maju menjadi caleg. Namun, KPU dapat memberikan tanda khusus sebagai informasi kepada masyarakat bahwa caleg tersebut merupakan mantan napi kasus korupsi.

"Tetapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan boleh ikut. Tapi diberi tanda mantan koruptor," tambahnya.

Kendati demikian, Presiden menyerahkan kembali aturan larangan ini kepada KPU. "Itu ruangnya KPU. Wilayah KPU," tutup Jokowi.

Sumber: Republika.co.id | Editor: Jandri

 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved