Minggu, 24 Juni 2018
Biayai Saksi Rp7 M, Cagub Ini Gadaikan Rumahnya | Sadis! Saat Ayah Nonton Piala Dunia, Istri-Anak Tewas Dibunuh | Saat Paripurna HUT ke 234, LAM Lontarkan Kritik ke Pemko Pekanbaru | Sejumlah Anggota DPRD 'Mangkir' Rapat Paripurna HUT Pekanbaru ke 234 | Sekali Lagi, Pelayanan Publik dan Kemacetan Harus Jadi Perhatian | Vonis Mati untuk Aman Abdurrahman
 
Nasional
Pantaskah Jokowi Minta Maaf ke Megawati?

Nasional - - Jumat, 01/06/2018 - 17:06:56 WIB

SULUHRIAU- Presiden Jokowi meminta maaf kepada Megawati Soekarnoputri terkait kritik yang merundung Mega soal hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pantaskah presiden meminta maaf?

"Sebenarnya cukup pemerintah memberikan klarifikasi. Menkeu memberikan klarifikasi bahwa Rp 120 juta itu banyak komponen bukan gaji, Wapres JK juga sudah bicara," kata pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, dilansir detik.com, Jumat (1/6/2018).

Cecep menyebut permintaan maaf Jokowi kepada Megawati bisa dipahami untuk menunjukkan rasa hormat kepada Ketua Umum PDIP. Sebab, Jokowi merupakan kader yang diusung PDIP maju ke Pilpres.

"Tinggal kita menjelaskannya delam pandangan apa, budaya ewuh-pakewuh. Dia dianggap orang partai PDIP, petugas partai, mau nggak mau dia harus hormat ke ketua," urainya.

Cecep menambahkan sebaiknya pemerintah cukup mengutus Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan klarifikasi terkait besaran 'gaji' BPIP yang disorot itu. Apalagi, Cecep menyebut ada cerita soal gaji BPIP yang belum dibayar.

"Cukup kalau di perpres tembuskan, sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Apalagi katanya setahun belum dibayar, kemudian mereka mempergunakan uang sendiri, seterusnya dan seterusnya, saya kalau denger ceritanya orang BPIP. Dewan pengarah hanya memberikan arahan ke eksekutif," urainya.

"Ini tantangan BPIP bahwa mereka mampu memang menjalankan tupoksinya dengan sebenar-benarnya dengan sebaik-baiknya," ucap Cecep.

Perihal permintaan maaf Jokowi ke Megawati ini membuat politikus PKS bingung soal siapa pemimpin sebenarnya, Jokowi atau Megawati. Sebab, kewibawaan Jokowi sebagai Presiden RI mestinya dijaga bersama-sama. Peristiwa privat semacam praktik sopan santun yang diungkap Megawati seharusnya tak perlu diungkap ke publik.

"Kadang agak bingung siapa pemimpin atau siapa yang dipimpin," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dilansir detikcom, Jumat (1/6/2018).

"Kalaupun benar, cukup untuk internal saja, tidak perlu diumbar keluar. Kasihan kalau Presiden dipersepsi publik bersikap tidak patut," kata Mardani.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri

Sabtu, 23/06/2018 - 17:16:57 WIB
Biayai Saksi Rp7 M, Cagub Ini Gadaikan Rumahnya
Sabtu, 23/06/2018 - 17:09:29 WIB
Sadis! Saat Ayah Nonton Piala Dunia, Istri-Anak Tewas Dibunuh
Sabtu, 23/06/2018 - 14:20:22 WIB
Saat Paripurna HUT ke 234, LAM Lontarkan Kritik ke Pemko Pekanbaru
Sabtu, 23/06/2018 - 13:40:30 WIB
Masyarakat Belum Sepenuhnya Terlibat,
Sejumlah Anggota DPRD 'Mangkir' Rapat Paripurna HUT Pekanbaru ke 234
Sabtu, 23/06/2018 - 09:03:09 WIB
Catatan HUT Pekanbaru ke 234
Sekali Lagi, Pelayanan Publik dan Kemacetan Harus Jadi Perhatian
Sabtu, 23/06/2018 - 08:55:27 WIB
Vonis Mati untuk Aman Abdurrahman
Sabtu, 23/06/2018 - 08:49:44 WIB
Mahfud MD Tegaskan RI Tak Perlu Jadi Negara Islam
Sabtu, 23/06/2018 - 08:43:22 WIB
Pagi Ini, Berlangsung Sidang Paripurna HUT Pekanbaru ke-234
Sabtu, 23/06/2018 - 08:33:47 WIB
Sempena HUT Pekanbaru ke-234,
Besok, Pemko Pekanbaru Gelar Gerak Jalan Santai Bertabur Hadiah
 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved