SULUHRIAU- Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto siap mendukung sosok yang lebih baik pada Pilpres 2019. Namun ada kondisi tertentu sebelum sikap itu jadi kenyataan. Prabowo awalnya berbicara tentang kondisi bangsa Indonesia saat ini. Menurutnya, bangsa ini perlu perubahan.
"Saya menyatakan di sini, di hadapan Saudara-saudara, saya siap jadi alat untuk perubahan sosial, untuk menjadi alat umat, dan alat untuk rakyat Indonesia. Tapi, kalau saya tidak dibutuhkan dan ada orang yang lebih baik, saya pun siap mendukung kepentingan rakyat dan umat Indonesia," kata Prabowo dalam Ijtimak Ulama di Menara Peninsula, Jakbar, Jumat (27/7/2018).
Dukungan itu, kata Prabowo, tak akan tanggung-tanggung. Namun Prabowo menegaskan siap berjuang terlebih dahulu.
"Dengan segala kekuatan saya dan Gerindra, kita akan berjuang untuk kepentingan bangsa, umat, dan rakyat kedaulatan. Kita ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dan kita tidak mau jadi antek orang asing. Itu tekad kita," tegas Prabowo.
Prabowo kemudian berbicara tentang keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri. Prabowo menyebut setengah dari kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir orang. Prabowo juga berbicara tentang kondisi BUMN.
"Hari terakhir ini BUMN kita dijual diam-diam tanpa transparansi. Pertamina sebagian dijual, Garuda bangkrut, PLN bangkrut, Perusahaan Gas Negara bangkrut," kata Prabowo.
Bahas Capres dan Cawapres 2019
Sejumlah topik turut dibahas dalam Ijtimak Ulama yang digelar oleh GNPF Ulama. Pembahasan tersebut antara lain mengenai capres-cawapres yang akan diusung hingga kondisi bangsa Indonesia terkini.
"Poin-poinnya ada kesepakatan persetujuan bahwa masa depan bangsa, negara, rakyat itu harus dipikul bersama oleh para politikus, ulama, dan segenap bangsa yang lain. Jadi nanti season-season ijtimak bicara mengenai masalah-masalah yang cukup luas, bukan sekedar siapa capres dan siapa cawapres, tapi juga diusahakan perspektif sosial-ekonomi dan lainnya," kata Amien Rais kepada wartawan di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018).
Dia menyebut semua ketum partai yang mendatangi acara tersebut telah sepakat mengusung capres dan cawapres yang telah direkomendasikan para ulama dan habaib. Hal itu ditunjukkan dari isi pidato para ketum yang menyinggung kinerja pemerintahan saat ini.
"Dan memang semua pidato (ketua umum parpol) mengatakan batasan ini sudah mengkhawatirkan, antara pemerintah dan kenyataan memang beda agak jauh," tambahnya.
Sementara itu, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra menilai acara ijtimak akan mencari pemimpin yang cerdas dan paham dengan negara ini. Dia menyarankan agar pemimpin tersebut mampu menyelesaikan masalah kenegaraan.
"Ijtimak ini kan cari pemimpin yang betul-betul memahami persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Sebab, gimana ini mendasari, kita tidak ketahui persoalannya. Jadi jangan terjebak mitos memilih seseorang seperti masa lalu," ungkap Yusril.
Ia berpendapat persoalan-persoalan negara akan selesai dengan cepat jika dipimpin oleh pemimpin yang cerdas dan pintar. Ia pun berharap agar rekomendasi yang diberikan ijtimak adalah pemimpin yang cerdas, bukan yang terjebak dengan mitos.
"Negara itu hanya bisa diselesaikan kecerdasan dan keputusan cepat dan tepat, dan bisa menyelesaikan persoalan terlalu lama. Jadi ini konferensi diharapkan ijtimak kita serahkan ulama mau rekomendasikan siapa capres atau cawapres dan kita harapkan nggak terjebak mitos, tapi cari pemimpin yang punya kemampuan," kata dia.
Sementara itu, Ijtimak Ulama Gerakan Nasional Pembela Fatwa-Ulama memasuki hari kedua Sabtu (28/7/2018) pembahasan mengenai politik dan dakwah.
Koordinator Divisi Humas dan Media Ijtimak Ulama Dudy S Takdir mengatakan, agenda hari ini dimulai dengan sidang pleno yang berakhir pukul 10.20 WIB. Setelah ini, baru dibahas terkait politik, yang tentunya mengenai capres-cawapres.
"Nanti peserta dibagi ke dua komisi, ada komisi politik, terus komisi dakwah-ekonomi. Nah, ini nanti peserta dibagi dua. Mereka akan masuk ke komisi masing-masing. Ini sudah mulai sidang komisi. Sidang komisi sih kemungkinan besar agak lama ya, agak alot pembahasannya," kata Dudy di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Sabtu (28/7/2018).
Sidang komisi itu digelar tertutup. Media tidak diperkenankan mengikuti di dalam ruang sidang. Selain itu, sejumlah tokoh dan ulama hadir hari ini, di antaranya Ustaz Tengku Zulkarnain dan Ustaz Zaitun Rasmin.
