Rabu, 19 Desember 2018
Bupati Bengkalis Resmikan Gedung PAUD Hidayah SULUHRIAU, Bengkalis- Usai melantik delapan Kepala De | Di Meranti, Majelis Hakim Vonis Bebas Pemilik Sabu 123,88 Gram | Disducapil Meranti Musnahkan Ribuan e- KTP | Baliho dan Bendera Partai Demokrat Dirusak, Ani Yudhoyono Menangis | Presiden Jokowi Terima Gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara | Disdukcapil Natuna Musnahkan 8.330 keping e-KTP Rusak dan Invalid
 
Nasional
Undang 250 Tokoh Ulama hingga Ketua DPR/MPR,
Panitia Reuni 212 Tak Undang Presiden Jokowi

Nasional - - Sabtu, 01/12/2018 - 15:18:00 WIB

SULUHRIAU- Persaudaraan Alumni (PA) 212 tak mengundang Presiden Joko Widodo dalam kegiatan reuni 212 di Lapangan Monas, Jakarta, pada Minggu, 2 Desember 2018.

Panitia Reuni 212 semula berniat mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir Namun niat itu mereka batalkan.

Jokowi tak jadi diundang setelah berkonsultasi dengan para ulama dan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Salah satu pertimbangannya, kata Ketua PA 212 Slamet Ma'arif, Presiden Jokowi dianggap kurang respek terhadap gerakan 212. "Kurang mensyukuri nikmat anugerah Allah (atas) besar berkumpulnya umat Islam di 212," kata Slamet di Jakarta, Sabtu (30/11/2018).

Selain itu, panitia penyelenggara melihat proses penegakan hukum dan keadilan belum bisa dilakukan dengan baik. "Kemudian juga kriminalisasi terhadap ulama belum ada penyelesaian," ujarnya.

Terakhir, ia ingin kegiatan reuni 212 berlangsung secara khidmat dan khusyuk.
"Tidak bisa dimungkiri bahwa besok yang hadir masih banyak yang kecewa dengan kebijakan Pak Jokowi saat ini dan dikhawatirkan nanti memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang membuat Pak Jokowi jadi tidak nyaman. Kita ingin beliau nyaman memantau dari jauh," katanya.

Dalam reuni 212 itu, setidaknya undangan tertulis telah dikirimkan kepada 250 ulama serta Ketua DPR dan MPR.

Slamet tidak menyebutkan rinci nama dari Ketua DPR, Wakil Ketua DPR serta Ketua dan Wakil Ketua MPR yang diundangnya itu.

"Untuk undangan tertulis kita kirim sekitar 250 tokoh ulama yang kita berikan undangan tertulis, termasuk pimpinan DPR dan MPR, kita tidak melihat partai apa pun," ujar Slamet dalam diskusi Polemik Radio Trijaya di Jakarta Pusat, Sabtu, (1/12/2018).

Slamet mengatakan, reuni 212 terbuka untuk umum bagi siapa pun yang hendak hadir, termasuk calon presiden. Bahkan pengumuman acara dibuka untuk umum pun sudah disebarkan melalui stiker dan meme  telah dibuat panitia.

Terbuka untuk umum itu adalah reuni tidak hanya ditujukan kepada peserta aksi 212 yang berlangsung pada 2017. Tidak menutup kemungkinan jika ada masyarakat yang tidak pernah ikut acara itu tetapi berkeinginan yang sama dengan gerakan 212 dan ingin hadir.

“Walaupun 212 di 2016 enggak hadir tapi memiliki spirit yang sama, betul ikhlas, berjuang, tegakkan keadilan, kita persilakan datang. Terbuka untuk umum, dari pengamen sampai calon presiden," katanya.

Slamet juga mengatakan telekonferensi dari sejumlah negara akan dilakukan saat reuni itu. Dia pun menyebutkan telekonferensi akan dilakukan dari Asia, Eropa, Amerika dan sudah terdapat massa yang datang dari Jerman dan tiba di Jakarta.

Menurut Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, reuni itu murni sebagai ajang silaturahmi. Dia membantah ada agenda lain. “Tidak perlu dianggap sebagai acara yang menakutkan kecuali baper, acara ini acara persatuan umat Islam," ujarnya.

Yusuf berharap supaya reuni ini tidak hanya berlangsung satu kali saja tetapi dapat terus terjadi setiap tahun. “Yang kita tuntut kepada yang hadir agar damai, sejuk," katanya.

TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Minta Diawasi


Sementara itu, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq tak mempermasalahkan adanya kegiatan Reuni 212 di Jakarta pada Minggu 2 Desember 2018.

"Kita menghormati hak orang untuk berkumpul menyuarakan pendapat. Itu hak konstitusi yang harus dihormati. Saudara-saudara kita yang ikut Reuni 212 harus dihormati," ujar Maman di Kota Bandung, Sabtu (1/12/2018).

Meski begitu ia meminta aparat terutama kepolisian untuk mengantisipasi agar kegiatan tersebut tidak disusupi oleh unsur politis, terlebih kegiatan yang mengancam keberlangsungan negara.

"Kita meminta aparat terutama polisi antisipasi jangan sampai ada orang menggunakan Reuni 212 berbelok jadi acara yang bersifat politis, mengancam NKRI dan memporak-porandakan keharmonisan nilai-nilai kesatuan di Indonesia," katanya.

Maman menilai, masyarakat telah cerdas menilai maksud dan tujuan sebuah perkumpulan termasuk Reuni 212. Sehingga ia tak terlalu khawatir hal tersebut akan mengubah pola pikir masyarakat.

"Masyarakat sudah cerdas. Perkumpulan apa pun diniatkan upaya politis tidak akan ditolerir secara luas," ucapnya.

Ia berharap kontestasi politik bisa berjalan damai, menguatkan nilai-nilai persaudaraan, tidak ada saling mencaci-maki, tidak ada hoax dan tidak ada unsur adu domba.

Sumber: viva.co.id, detik.com | Editor: Jandri


 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved