Rabu, 19 Desember 2018
Bupati Bengkalis Resmikan Gedung PAUD Hidayah SULUHRIAU, Bengkalis- Usai melantik delapan Kepala De | Di Meranti, Majelis Hakim Vonis Bebas Pemilik Sabu 123,88 Gram | Disducapil Meranti Musnahkan Ribuan e- KTP | Baliho dan Bendera Partai Demokrat Dirusak, Ani Yudhoyono Menangis | Presiden Jokowi Terima Gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara | Disdukcapil Natuna Musnahkan 8.330 keping e-KTP Rusak dan Invalid
 
Pendidikan
PMP akan Dihudupkan Kembali
Mendikbud Ungkap Beda PMP Orde Baru dengan yang Zaman Now

Pendidikan - - Kamis, 06/12/2018 - 08:09:16 WIB

SULUHRIAU- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengakui, pihaknya tengah mempersiapkan untuk menerapkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau PMP.

Mata pelajaran ini sewaktu Orde Baru yang akan diwajibkan kembali di sekolah ini, akan menjelaskan pemahaman ideologi Pancasila dan kewarganegaraan. Meski begitu, Muhadjir menegaskan, materinya akan berbeda saat ini.

"Masih dikaji. Kemarin saya berikan pengarahan kepada tim supaya ada langkah-langkah yang sifatnya kreatif, yang out of the box kalau kata Bapak Presiden," Ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis 6 Desember 2018

Apakah nanti mata pelajaran itu diberi nama PMP atau ada yang lain, menurutnya tidak masalah. Namun, pihaknya akan membedakan antara pendidikan Pancasila dengan kewarganegaraan.
 
"Kalau pendidikan Pancasila itu domainnya afektif. Jadi bentuknya, penanaman nilai, pembentukan sikap, mengatur budi pekerti, perilaku. Tapi kalau pendidikan kewarganegaraan itu kognitif, pengetahuan saja. Jadi ketika dijadikan satu, memang kacau," jelas Muhadjir.

Pemisahan pendidikan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan jelas dia, diklasifikasikan sesuaikan pada jenjang pendidikannya.

"Maka penanaman nilai (PMP) ini bisa dilakukan semenjak jenjang TK, SD, SMP. Baru nanti jenjang berikutnya, itu mungkin SMP kelas 3 ke atas itu baru pemberian pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan," jelas mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Menurutnya, tidak tepat kalau tingkatan SD langsung diberi pemahaman soal kewarganegaraan. Tapi lebih diutamakan adalah penanaman nilai nilai moral dan esensi dari Pancasila itu.

Dia menjamin bahwa PMP yang digagas saat ini bukan copy paste dari metode yang dilakukan oleh Orde Baru dulu.

"Ini bukan bermaksud kembali ke PMP lama. PMP lama kan sudah masa lalu dan sudah enggak cocok. Ini malah kita sesuaikan bagaimana penanaman nilai Pancasila yang sesuai era milenial untuk anak-anak era milenial," jelas Ketua PP Muhammadiyah itu.

Terkait tenaga pengajar, Muhadjir mengatakan tidak ada masalah. Semua sudah siap, tinggal dilakukan penguatan kembali.

"Nanti ada namanya up skil guru. Tapi sebetulnya guru-guru semua sudah memiliki namanya kesiapan pribadi. Karena dulu kan dia mengajar PMP. Ya sekarang tinggal menyesuaikan saja," ungkapnya.

Sumber: Viva.co.id | Editor: Jandri

 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved