Rabu, 23 Januari 2019
GRANAT Segera Aktif di Meranti | Abu Bakar Ba'asyir Tolak Tandatangani Pernyataan Setia pada NKRI | Jokowi Beli Sabun Rp2 M Pakai Dana Timses, Pramono: Nanti Dibagikan TKN | Tapping Box,'Bongkar' Ketidakjujuran Wajib Pajak Pekanbaru | BI-ISEI Bedah APBD 2019: 2018, Ekonomi Riau Tumbuh 2,98 Persen | 10 Orang Calon Komisioner KPU Riau Ikuti Uji Kelayakan
 
Nasional
KPK Beri Perhatian Khusus ke Anggaran Infrastruktur Rp 4.000 T

Nasional - - Minggu, 09/12/2018 - 14:38:03 WIB

SULUHRIAU- Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla sedang menggenjot pembangunan infrastruktur di beberapa daerah.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur karena anggaran besar, sekitar Rp 4.000 triliun.

"Ada beberapa hal, pembiayaan infrastruktur sekitar Rp 4.000 triliun, maka KPK punya perhatian khusus, salah satunya kawal anggaran, ada e-planning, berharap e-planning dan e-budgeting, serta kajian khusus proyek infrastruktur," kata Laode kepada wartawan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Ahad, (9/12/2018).

Laode menyebut anggaran tersebut rawan disalahgunakan oleh siapa pun. Apalagi pembangunan infrastruktur di daerah jauh dari jangkauan pemerintah pusat dan tidak adanya pemeriksaan setiap hari.

"Saya bilang bahwa (uang anggaran infrastruktur) itu Rp 4.000 triliun dari Sabang sampai Merauke, di mana banyak uang di situ. Kemungkinan penyalahgunaannya ada. Apalagi infrastruktur yang jauh di luar jangkauan pusat kekuasaan, itu juga mempunyai kerawanan tersendiri karena tidak ada pemeriksaan setiap hari," jelas dia.

Selain itu, ia mengatakan, penyusunan anggaran harus baik dan tepat. Namun kerap kali penyusunan anggaran sudah disalahgunakan, misalnya adanya uang pokir (pokok pikiran) dan uang ketok palu (pengesahan).

"Betul, salah satu sumber korupsi di Indonesia itu ketika penyusunan anggaran itu misal kita mendengar uang pokir (pokok pikiran). Ya kalau sekarang itu kalau kita jadi anggota DPR kan, kalau mendiskusikan sesuatu, mereka harus berpikir, kan. Tapi sekarang itu harus dibayar khusus. Memang agak aneh, tapi itulah yang terjadi. Jadi ada dua uang pokok pikiran dan uang ketok palu. Banyak istilahnya," jelas Syarif.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri   

 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved