Selasa, 25 Juni 2019
5 Kasus Pemilu 2019 di Bengkalis tak Ada yang Sampai ke Pengadilan | Buntut Yel-yel, AMPM Riau Laporkan Suporter PSPS ke Polisi | 25 Juni 2019 Batas Akhir Perpanjangan Waktu Pelunasan BPIH JCH Riau | Suportes Demo ke Kantor Gubri, Tuntut Selamatkan PSPS | Dua Pria Diduga Jambret Babak Belur Dihajar Massa di Jl Arifin Achmad Pekabaru | LPTQ Bengkalis Gelar Diklat Sistem e-MTQ dan Administrasi Berbasis IT
 
Nasional
KPK Beri Perhatian Khusus ke Anggaran Infrastruktur Rp 4.000 T

Nasional - - Minggu, 09/12/2018 - 14:38:03 WIB

SULUHRIAU- Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla sedang menggenjot pembangunan infrastruktur di beberapa daerah.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur karena anggaran besar, sekitar Rp 4.000 triliun.

"Ada beberapa hal, pembiayaan infrastruktur sekitar Rp 4.000 triliun, maka KPK punya perhatian khusus, salah satunya kawal anggaran, ada e-planning, berharap e-planning dan e-budgeting, serta kajian khusus proyek infrastruktur," kata Laode kepada wartawan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Ahad, (9/12/2018).

Laode menyebut anggaran tersebut rawan disalahgunakan oleh siapa pun. Apalagi pembangunan infrastruktur di daerah jauh dari jangkauan pemerintah pusat dan tidak adanya pemeriksaan setiap hari.

"Saya bilang bahwa (uang anggaran infrastruktur) itu Rp 4.000 triliun dari Sabang sampai Merauke, di mana banyak uang di situ. Kemungkinan penyalahgunaannya ada. Apalagi infrastruktur yang jauh di luar jangkauan pusat kekuasaan, itu juga mempunyai kerawanan tersendiri karena tidak ada pemeriksaan setiap hari," jelas dia.

Selain itu, ia mengatakan, penyusunan anggaran harus baik dan tepat. Namun kerap kali penyusunan anggaran sudah disalahgunakan, misalnya adanya uang pokir (pokok pikiran) dan uang ketok palu (pengesahan).

"Betul, salah satu sumber korupsi di Indonesia itu ketika penyusunan anggaran itu misal kita mendengar uang pokir (pokok pikiran). Ya kalau sekarang itu kalau kita jadi anggota DPR kan, kalau mendiskusikan sesuatu, mereka harus berpikir, kan. Tapi sekarang itu harus dibayar khusus. Memang agak aneh, tapi itulah yang terjadi. Jadi ada dua uang pokok pikiran dan uang ketok palu. Banyak istilahnya," jelas Syarif.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri   

Senin, 24/06/2019 - 20:42:23 WIB
5 Kasus Pemilu 2019 di Bengkalis tak Ada yang Sampai ke Pengadilan
Senin, 24/06/2019 - 20:29:32 WIB
Buntut Yel-yel, AMPM Riau Laporkan Suporter PSPS ke Polisi
Senin, 24/06/2019 - 20:17:17 WIB
25 Juni 2019 Batas Akhir Perpanjangan Waktu Pelunasan BPIH JCH Riau
Senin, 24/06/2019 - 13:00:30 WIB
Suportes Demo ke Kantor Gubri, Tuntut Selamatkan PSPS
Senin, 24/06/2019 - 12:56:58 WIB
Dua Pria Diduga Jambret Babak Belur Dihajar Massa di Jl Arifin Achmad Pekabaru
Minggu, 23/06/2019 - 22:25:39 WIB
Bakal Digelar Pekan Ketiga September
LPTQ Bengkalis Gelar Diklat Sistem e-MTQ dan Administrasi Berbasis IT
Minggu, 23/06/2019 - 22:08:51 WIB
Gelar Aksi di Ruang Paripurn DPRD,
Mahasiswa Riau Protes soal Banjir di Paripurna HUT Pekanbaru ke-235
Minggu, 23/06/2019 - 11:02:56 WIB
Paripurna Istimewa Hari Jadi Pekanbaru ke-235: Sudah Banyak Dilakukan
Minggu, 23/06/2019 - 06:02:56 WIB
Catatan HUT Pekanbaru ke 235
Banjir dan Macet Masih Jadi Persoalan Kota Pekanbaru
 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved