Jum'at, 22 Maret 2019
Tim Bola Volly Desa Bantar Juara Turnamen Disparpora Cup Meranti 2019 | Granat Meranti Sambangi SMAN 1, Upaya Antisipasi Bahaya Narkoba di Kalangan Siswa | Di Pekanbaru Terdapat 4.372 Penderita TBC | Guru Belum Berhenti Demo, Alasan Wako Soal Permendagri tak Digubris | Tinjau Fasilitas dan Pelayanan RSUD, Sekda Meranti: Kita Ingin Masyarakat Puas! | Pertimbangkan Fatwa Haram, MUI Pusat Juga Kaji Game PUBG
 
Nasional
KPK Beri Perhatian Khusus ke Anggaran Infrastruktur Rp 4.000 T

Nasional - - Minggu, 09/12/2018 - 14:38:03 WIB

SULUHRIAU- Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla sedang menggenjot pembangunan infrastruktur di beberapa daerah.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur karena anggaran besar, sekitar Rp 4.000 triliun.

"Ada beberapa hal, pembiayaan infrastruktur sekitar Rp 4.000 triliun, maka KPK punya perhatian khusus, salah satunya kawal anggaran, ada e-planning, berharap e-planning dan e-budgeting, serta kajian khusus proyek infrastruktur," kata Laode kepada wartawan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Ahad, (9/12/2018).

Laode menyebut anggaran tersebut rawan disalahgunakan oleh siapa pun. Apalagi pembangunan infrastruktur di daerah jauh dari jangkauan pemerintah pusat dan tidak adanya pemeriksaan setiap hari.

"Saya bilang bahwa (uang anggaran infrastruktur) itu Rp 4.000 triliun dari Sabang sampai Merauke, di mana banyak uang di situ. Kemungkinan penyalahgunaannya ada. Apalagi infrastruktur yang jauh di luar jangkauan pusat kekuasaan, itu juga mempunyai kerawanan tersendiri karena tidak ada pemeriksaan setiap hari," jelas dia.

Selain itu, ia mengatakan, penyusunan anggaran harus baik dan tepat. Namun kerap kali penyusunan anggaran sudah disalahgunakan, misalnya adanya uang pokir (pokok pikiran) dan uang ketok palu (pengesahan).

"Betul, salah satu sumber korupsi di Indonesia itu ketika penyusunan anggaran itu misal kita mendengar uang pokir (pokok pikiran). Ya kalau sekarang itu kalau kita jadi anggota DPR kan, kalau mendiskusikan sesuatu, mereka harus berpikir, kan. Tapi sekarang itu harus dibayar khusus. Memang agak aneh, tapi itulah yang terjadi. Jadi ada dua uang pokok pikiran dan uang ketok palu. Banyak istilahnya," jelas Syarif.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri   

Kamis, 21/03/2019 - 21:11:32 WIB
Turnamen Ditutup Sekda,
Tim Bola Volly Desa Bantar Juara Turnamen Disparpora Cup Meranti 2019
Kamis, 21/03/2019 - 20:53:14 WIB
Granat Meranti Sambangi SMAN 1, Upaya Antisipasi Bahaya Narkoba di Kalangan Siswa
Kamis, 21/03/2019 - 16:16:34 WIB
Di Pekanbaru Terdapat 4.372 Penderita TBC
Kamis, 21/03/2019 - 15:46:12 WIB
Menguat Tuntan Revisi Perwako No 7/2019
Guru Belum Berhenti Demo, Alasan Wako Soal Permendagri tak Digubris
Kamis, 21/03/2019 - 14:56:26 WIB
Tinjau Fasilitas dan Pelayanan RSUD, Sekda Meranti: Kita Ingin Masyarakat Puas!
Kamis, 21/03/2019 - 14:42:59 WIB
Pertimbangkan Fatwa Haram, MUI Pusat Juga Kaji Game PUBG
Kamis, 21/03/2019 - 14:30:59 WIB
Riau Dapat Rp55,131 Miliar Dukung Program Kesra
Kamis, 21/03/2019 - 14:22:11 WIB
302 Camat dan Kades di Bengkalis Ikuti Rakor
Kamis, 21/03/2019 - 09:35:32 WIB
Ini Zona Kampanye Terbuka di Riau
 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved