Kamis, 02 Mei 2024
Buruh Sampaikan Tingginya Harga Bahan Pokok Pemprov Riau: Aspirasi Kita Sampaikan hingga ke Pusat | Apel Pengamanan Gebyar BBI BBW dan Lancang Kuning Carnival, 1.525 Personel Gabungan Diturunkan | Empat Tersangka Kasus Senpi Ilegal Diringkus Polda Riau, 2 Calo dan 2 Pemilik | Terjadi Longsor di Kecamatan Tanah Merah Inhil, Banyak Rumah Warga Rusak | Puskesmas Rawat Inap Tenayan Raya Gelar Loka Karya Mini 2024 | Workshop Nasional SEVIMA dan Kemenag RI Dorong Peningkatan Kualitas Kampus Islam Swasta
 
Metropolis
PMII Demo ke Kantor Gubri, Pertanyakan Pengelolaan SDA Riau dan Dinilai Berpihak ke Elit

Metropolis - - Kamis, 10/01/2019 - 17:58:11 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru- Mahasiswa yang tergabung dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekanbaru menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Riau, Kamis (10/1/2019).

Aksi tersebut mempertanyakan soal kebijakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam pengelolaan sumber daya alam dan lebih berpihak pada kepentingan elit.

KOrator aksi PMII Pekanbaru,Asmin Mahdi  dalam orasinya, menyampaikan, melihat kekayaan SDA Riau yang cukup besar, namun berbanding terbalik jika melihat kondisi ekonomi kebanyakan masyarakat Riau.

"Apakah pemerintah yang salah tidak dapat memanfaatkan kekayaan SDA kita dengan baik, atau rasionalisasi anggaran yang begitu besar juga belum sesuai dan tepat sasaran," katanya.

Ada beberapa poin tuntutan disampaikan PMII kepada Pemprov Riau, 

Pertama, mempertanyakan kepentingan Gubernur Riau dalam pembangunan gedung Mapolda dan Kejati Riau, yang sepenuhnya dianggarkan dari APBD Riau, sementara keduanya adalah instansi vertikal, dan mestinya dianggarkan di Pusat.

Kedua, meminta Gubernur Riau memperhatikan gedung-gedung OPD Riau yang merupakan tanggung jawab Pemprov yang lebih layak diperbaiki dan direnovasi dibanding Iebih memperhatikan pembangunan kedua lnstansi Vertikal tersebut.

Ketiga, mempertanyakan alasan Gubernur Riau dalam membantu sepenuhnya pembangunan Mapolda dan Kejati Riau ditenga merosotnya ekonomi Masyarakat Riau.

Keempat, meminta Gubernur Riau lebih mementingkan Rakyat dalam mempergunakan APBD dibanding kepentingan elit.

Kelima, meminta Gubernur Riau untuk membatalkan penganggaran kembali untuk tambahan Pembangunan Gedung Kejati di 2019. [mdi,kha]





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved