SULUHRIAU, Pekanbaru- Satpol PPP Pekanbaru Kamis, (14/3/2019) menertibkan enam anak punk, terdiri dari empat pria dan dua wanita. Mereka dibawa ke Markas Satpol PP Pekanbaru Jl Jenderal Sudirman.

Saat didata, diketahui mereka ada yang berasal dari Aceh, Medan, Bukittinggi (sumbar) dan Jambi.  Alasanya sama dengan penertiban sebelumnya, anak punk ini mengaku hanya singgah di Pekanbaru. "Kami baru sampa. Singgah aja cari tumpangan," kata Deni, anak punk asal Aceh di kantor Satpol PP.

Ia mengaku akan melanjutkan perjalanan ke Kota Jambi. Lantaran masih menunggu tumpangan, mereka duduk di emperan salah satu ritel yang ada di persimpangan Tobek Godang Kecamatan, Tampan.

Namun apakah pengakuan anak punk itu benar? Satpol PP dan instansi terkait harus benar-bena membuktikannya.  Sejak awal tahun 2019 lalu, sudah puluhan anak punk yang ditertibkan Satpol PP Kota Pekanbaru.

Data yang dihimpun, pada tanggal 26 Februari 2019 lalu, ada 21 anak punk ditangkap. Namun, begitu dilakukan Barita Acara Pemeriksaan (BAP), puluhan anak jalanan itu kembali dilepas.

Kasatpol PP Pekanbaru Agus Pramono mengatakan, para anak punk ini selalu ada dan datang ke Kota Pekanbaru. Kebanyakan anak punk tersebut berasal dari luar Kota Pekanbaru.

"Anak punk ini terus-terusan datang. Kemaren juga ditertibkan di sekitar itu juga. Di Panam itu. Jadi kelihatannya mereka ini bergerak terus. Saya pikir di Pekanbaru ini mangkal saja," katanya.

Dikatakan, sekali seminggu terlihat, dan ada laporan masyarakat juga.
Penanganan di Satpol PP hanya sekedar mendata. Kemudian membuat surat perjanjian, agar tidak kembali lagi ke dalam kota.

"Kita BAP, kita buat surat perjanjian. Nanti kita keluarkan dari kota ini. Karena memang mereka berasal dari luar Pekanbaru," katanya.

Dikatakan, yang memberi pembinaan terhadap anak punk ini berada di Dinas Sosial (Dinsos). Pihaknya, kata Agus, berkoordinasi dengan Dinsos untuk dilakukan pembinaan.

"Nanti kita koordinasikan dengan Dinas Sosial. Kalo masalah logistik akan kita bantu, sebulan pun akan kita bantu dalam rangka pembinaan. Nggak masalah hanya enam orang, asalkan terarah dengan baik oleh Dinas Sosial. Karena di sana fungsi pembinaannya," pungkasnya. [han]