Jum'at, 19 April 2019
Pemkab Natuna Gelar Sharing Session dan Presentasi Produk Smart City Telkom | Emak-emak 'Gruduk' Kantor KPU Pekanbaru Karena tak Dapat Nyoblos | Pendukung Prabowo Laporkan Lembaga Survei soal QC Pilpres ke KPU | Ini Ciri-ciri Pria Misterius yang Gambar Kemaluan di Masjid Cilandak | Soal Kurangnya Surat Suara di TPS, Ini Jawaban Versi KPU Riau | Prabowo Menang Telak di Wilayah Kediaman Ustadz Abdul Somad
 
Metropolis
Menguat Tuntan Revisi Perwako No 7/2019
Guru Belum Berhenti Demo, Alasan Wako Soal Permendagri tak Digubris

Metropolis - - Kamis, 21/03/2019 - 15:46:12 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru- Aksi tuntutan guru SD dan SMP Pekanbaru tidak bisa dibendung lagi untuk meminta keadilan. Alasan Pemko melalui statemen Walikota Pekanbaru sesuai Permendikbud tahun 2018, dalam salah satu pasal yang menyebutkan seorang PNS tidak boleh menerima tunjangan double tidak digubris.

Buktinya, hari ini Kamis (21/3/2019) sekitar seribuan guru turun lagi ke jalan dan kembali berdemo di depan kantor Walikota Pekanbaru. Bahkan, mereka demo di tengah rintik hujan dan seakan diabaikan demi menyampaikan aspirasi mereka.  Permintaan guru, agar Pemko merevisi Peraturan Walikota (Perwako) No 7 tahun 2019.

Guru sertifikasi Sekolah Dasar dan SMP kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor walikota Pekanbaru, Jalan Sudirman, Kamis (22/3/2019).

Guru yang turun ini adalah mereka yang sudah sertifikasi. "Kami meminta reivisi Perwako tersebut, mengapa harus tunjangan profesi terhadap guru bersertifikasi dihapus atau dilarang," kata seorang guru di tengah aksi.

Dalam orasinya yang menyita perhatian masyarakat yang lewat, para guru ini mengatakan akan melumpuhkan pendidikan di Pekanbaru jika tuntutan mereka tidak dikabulkan.

"Kami akan setiap hari ke sini dan akan melumpuhkan pendidikan Pekanbaru, hingga walikota merevisi Perwako yang sangat merugikan guru, " teriak orator dari guru itu.

Dikatakan, guru akan tetap mengajar, namun mengajar di depan kantor Walikota. "Kami akan tetap mengajar di sini dari jam 07.00 WIB hingga 13.00 WIB. Namun kami di sini mengajar pejabat-pejabat di kantor walikota itu," kata oratar dengan nada sedikit tinggi.

Guru lantas melontarkan pertanyaan-pertanyaan menggelitik. "Apa mereka (pihak Pemko) tidak pandai membaca Permendikbud. Dulu mereka sekolah atau tidak," kata sejumlah guru pula.

Para guru miminta agar walikota Pekanbaru menjelaskan langsung kepada mereka alasan tidak mau membatalkan atau merevisi Perwako tersebut. "Jangan hanya bicara di media saja. Ayo jumpai kami disini," tantang pendemo.

Sementara itu, Kepala BKP-SDM Pekanbaru Masykur Tarmizi ingin dikonfirmasi terkait sejauhmana perkembangan konsultasi dengan pihak Permendagri dan sikap Pemko terkait masalah tuntutan guru ini dihubungan melalui HP dan calling Wa pribadinya tidak menjawab.

Kabag Hukum Pemko Pekanbaru Pardam sebelumnya dikonfirmasi terkait upaya revisi perwako, enggan berkomentar panjang. "Kami di Bagian Hukum dalam hal ini tidak terkait langsung dan belum menerima surat terkait hal ini, saya dengar itu ditangani oleh BKP SDM dan Inspektorat," pungkas Pardam singkat.

Namun, sebelumnya Walikota Pekanbaru Firdaus, menanggapi aksi demo guru menegaskan, pihaknya sudah berulang kali memberikan penjelasan terkait hal ini. Termasuk membalas surat resmi tertulis ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

“Sudah berulang kali saya sampaikan, bahkan surat resmi juga sudah kami balas sesuai Permendagri dan Permendikbud. Nah, jika sesuai Permendikbud tahun 2018, ada pasal yang berbunyi seorang PNS tidak boleh menerima tunjangan double,” tegas Wako, Rabu.

Ia berharap para guru bersertifikat harus bijaksana dan memahami tugas, pokok dan aturan yang ada. "Pemko Pekanbaru dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 7/2019, sudah mengacu turunan Permendikbud tahun 2018," katanya.

Dikatakan, dalam pasal di Permendikbud ada salah satu ayatnya yang berbunyi bagi guru-guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi dan kemudian menerima TTP dalam bentuk apapun maka harus dikembalikan ke daerah. Kalau terima dua-duanya, maka harus dikembalikan salah satunya.

Bagi daerah yang masih memberikan tunjangan penghasilan dan sertifikasi, maka pengelola keuangan daerah dalam hal ini kepala daerah dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. [tim]



 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved