SULUHRIAU, Natuna- Enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menyetujui Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan APBD Pemkab Natuna tahun anggaran 2018.
Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna tentang penyampaian akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, digelar di ruang rapat paripurna DPRD Natuna, Jl. Yos Sudarso Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Selasa (16/7/2019).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Natuna Drs. H.A.Hamid Rizal, M. Si.
Enam fraksi di DPRD Natuna telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018. Berita acara juga telah ditandatangani oleh pihak Pemda dan DPRD Kabupaten Natuna dalam Rapat Paripurna tersebut.
Penyampaian akhir fraksi-fraksi DPRD Natuna diantaranya fraksi Demokrat, yang disampaikan oleh Dwitra Gunawan, mengharapkan kepada Pemda Natuna terus meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Natuna.
Pemerintah Natuna juga harus terus meningkatkan PAD melalui terobosan yang baru dengan mempelajari kemungkinan adanya celah-calah optimalisasi PAD yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Fraksi Demokrat juga memberikan perhatian khusus peningkatan kesejahteraan guru-guru PNS, PTT dan GTT, sehingga mutu pendidikan di Natuna dapat ditingkatkan.
Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Eri Marka, mengharapkan kepada Pemdakab. Natuna agar menindak lanjuti temuan-temuan BPK terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, agar dimasa akan datang sesuai dengan perencanaan yang telah disahkan baik pendapatan maupun belanja daerah, dan memperhatikan segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, berkaitan dengan pelaksanaan anggaran untuk menghindari penyelewengan dan pelanggaran pelaksanaan anggaran.
Selanjutnya Fraksi PAN yang disampaikan oleh Yohanes, menyarankan kepada Pemdakab. Natuna, agar pelaksanaan anggaran APBD harus sesuai dengan kebutuhan di setiap Kecamatan.
Sementara itu Fraksi PPP, disampaikan oleh Pang Ali, dan mengatakan bahwa pemerintah harus menyiapkan pembangunan yang sedang dilaksanakan, dan pemerintah harus mengelola APBD dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.
Kemudian Fraksi PNR yang tergabung dari partai PDI dan Hanura, disampaikan oleh Rusdi mengatakan agar pemerintah meningkatkan PAD dan tidak difokuskan melalui pajak dan retribusi saja, lebih giat lagi mencari sumber-sumber pendapatan yang lainnya.
Fraksi PNR juga menyarankan terkait adanya temuan kerugian negara, Bupati harus lebih tegas terhadap OPD yang bersangkutan agar tidak lagi ada temuan di tahun yang akan datang.
Terakhir dari Fraksi Gernas yang tergabung dari partai Gerindra dan Nasdem disampaikan oleh Marzuki, dan ungkapkan bahwa dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang bersih dan mengayomi masyarakat, tentulah mengedepankan Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga keharmonisan dengan masyarakat tetap terjaga.
Fraksi Gernas juga berharap kepada kepala daerah dengan masih banyaknya temuan-temuan oleh BPK, agar selalu berkoordinasi dengan OPD. Gernas juga menyarankan kepada pemerintah daerah Natuna melalui dinas tekhnis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar pengguna anggaran melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terlebih dahulu, agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya Ranperda laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2018, akan disampaikan kepada gubenur Provinsi Kepulauan Riau guna mendapatkan pengesahan.
Selain dihadiri Bupati, turut hadir dalam paripurna tersebut, Sekda Natuna Wan Siswandi, para Asisten dan OPD, dilingkungan Pemkab. Natuna, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama serta tamu undangan lainnya.
[Adv, helim]
