Sabtu, 27 April 2024
Polsek Tambang Tangkap Pelaku Narkoba di Depan SPBU Rimbo Panjang | Mantan Bupati Inhil Indra Muchlis Adnan Meninggal Dunia, Pj Gubri Sampaikan Ucapan Duka | Kapolda Riau M Iqbal: Jangan Ada Lagi Diksi Kampung Narkoba di Pekanbaru, Sikat Habis! | Peringatan 78 Tahun TNI AU Masyarakat Riau akan Disuguhi Aneka Atraksi di Lanud Roesmin Nurjadin | SULUHRIAU, Pekanbaru – Ribuan pendaftar calon anggota Polri dari 12 kabupaten/kota memenyhi halama | Sumringahnya Timnas Indonesia di Piala Asia U-23 2024 setelah Kalahka Korsel Melalui Adu Penalti
 
Metropolis
Anggota DPRD Pekanbaru Minta Evaluasi Kebijakan Penetapan Hasil Assesment Pejabat Pemko

Metropolis - - Jumat, 13/09/2019 - 20:38:55 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemko Pekanbaru telah menutup pendaftaran seleksi jabatan (Assesment) Eselon II di sejumlah pejabat.

Namun, belakangan diinformasikan, assesment ini sepi peminat. Padahal, proses ini dibuat dengan harapan pejabat yang duduk menjadi pimpinan di suatu OPD kompeten dalam menjalankan job discriptionnya.

Anggota DPRD Pekanbaru, Sabarudi, ST dimintai tanggapannya terkait hal ini Jumat (13/9/2019) sore mengatakan, idealnya setiap seleksi dilakukan untuk penempatan pejabat, dijalankan dengan aturan yang semestinya.

Misalnya, kalau pejabat A memilih jabatan B sesuai bidang keilmuan serta koptensinya dan hasil assesment memuaskan, maka pejabat A itu harus diberikan tempat sesuai kelulusan itu.

Ada anggapan selama ini, bahwa Assesment formalitas saja, sehingga berdampak pada pskologis pejabat itu sendiri. "Maka kalau sekarang disebut-sebut minim peminat wajar saja, kalau memang itu terjadi Pemko perlu mengevaluasi ini, sehingga jangan dianggap hanya sekedar formalitas saja," kata politisi PKS ini.

Ia mengatakan, potensi-potensi ASN untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemko tersebut sangat besar, maka jika ditinjau dari sudut ini, maka salah satu persaingan sehat untuk menempati posisi adalah dengan assesment. "Memang sebaikanya yang ditempatkan sebagai kepala OPD disesuaikan dengan keilmuannya disamping pertimbangan eselonering," katanya.

Seperti diketahui, Pemko membuka pendaftaran seleksi jabatan eselon II atau Pimpinan Tinggi Pratama  (PTP) diAssesment ini sejak akhir Agustus 2019 dan telah ditutup. Ada sejumlah ASN yang mendaftar untuk mengisi 7 jabatan kepala OPD.

Ini dibenarkan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pekanbaru Fauzan sebelumnya.

Tujuh jabatan yang akan diisi tersebut yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pekanbaru. Kemudian Kadis kes, Kadishub, Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Pelaksana BPBD Pekanbaru da Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). [chr,han]





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved