Kamis, 04 Juni 2020
Sekdes Bagan Laguh Dilantik, Pj Kades Harapkan Bisa Bersinergi | Ketua Korwil FPII Didampingi Camat Bintan Timur Bagikan Masker ke Warga di Tugu Antam | Blokir Internet Papua, Hakim PTUN Nyatakan Presiden dan Menkominfo Langgar Hukum | Disebut Pakai Dana Haji 2020 untuk Perkuat Rupiah, BPKH: Tidak Benar! | 4 Hari Terseret Arus Sungai Potai, Bocah di Kuansing Akhirnya Ditemukan Meninggal | Polres Pelalawan Bekuk Bandar Narkoba di Desa Bukit Kesuma
 
Pendidikan
ASN Sebar Ujaran Kebencian di Medsos Bisa Dipecat!

Pendidikan - - Senin, 14/10/2019 - 11:15:18 WIB

SULUHRIAU - Ujaran kebencian atau hate speech makin mudah tersebar di tengah kemajuan teknologi informasi. Dengan mudahnya banyak orang yang mengunggah ujaran kebencian di media sosialnya.

Namun bagi aparatur sipil negara (ASN), kehati-hatian dalam menggunakan media sosial harus sangat diperhatikan.

Pasalnya, beragam hukuman menanti bagi ASN yang sengaja menyebar ujaran kebencian lewat media sosialnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, hukuman ringan berupa teguran hingga yang paling berat pemecatan menanti bagi ASN yang melakukan ujaran kebencian.

"Jadi sesuai PP 53 tahun 2010 itu hukuman disiplin bagi ASN, ringannya itu teguran lisan dan tertulis, atau pernyataan tidak puas. Terus meningkat bisa ke menengah dan berat katakanlah penundaan kenaikan pangkat setahun lalu penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun," ucap Ridwan seperti dilansir detik.com, Senin (14/10/2019).

"Yang terberat itu pemberhentian dengan hormat atas tidak permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat atas tidak permintaan sendiri," tambahnya.

Ridwan juga menambahkan sejak Mei tahun lalu BKN telah mengeluarkan Surat Edaran bagi para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ASN untuk mengingatkan bawahannya untuk tidak melakukan ujaran kebencian.

"Pada 31 Mei 2018, Kepala BKN mengeluarkan edaran kepada PPK. Berdasarkan edaran tersebut pembinaan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran hal-hal di atas dilakukan oleh PPK sebagai mana amanat UU ASN," ujar Ridwan.

Bagi masyarakat pun yang ingin melaporkan ASN yang melakukan ujaran kebencian bisa langsung ke kantor PPK-nya, misalnya yang ingin dilaporkan pegawai Pemerintah Provinsi maka diarahkan melapor ke kantor Pemprovnya.

"Bila mau lapor, silakan ke Pejabat Pembina Kepegawaiannya, misalnya bupati, wali kota, gubernur. Biasanya mereka punya kanal sendiri buat laporan pelayan, macam lapor.go.id," pungkas Ridwan.  (dtc,jan)

 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved