Rabu, 11 Desember 2019
Ratusan Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat Rohul Ikuti Pembekalan Wawasan Kebangsaan | Seorang Karyawan IKPP Tewas Terpotong-potong Mesin Potong Kayu | Apakah Pertanyaan Kubur Diperuntukkan Semua Manusia atau hanya Muslim Saja? | Nadiem: Ujian Nasional Adalah Beban Stress Siswa, Akan Ada Penggantinya di 2021 | Rakor dengan Pimpinan Daerah, Ini yang Disampaikan Gubri Syamsuar | Cadar dan Celana Cingkrang Bukan Indikator Radikalisme
 
Nasional
sumber: detik.com
Zulkifli Hasan Tolak Kajian Larangan Cadar: Simbol Itu Hak Orang.

Nasional - - Jumat, 01/11/2019 - 15:33:33 WIB

SULUHRIAU- Partai Amanat Nasional (PAN) menolak kajian soal pelarangan menggunakan cadar atau nikab. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai urusan pakaian bukalah hal subtansi yang harus diurus Kementerian agama (Kemenag).

"Saya kira banyak hal yang perlu dibahas. Kita lelah juga. Kalau ribut soal aturan simbol, simbol itu hak orang. Terserah orang mau pakai kaos, ada yang pakai sepatu keds, itu biasa aja, itu bukan substansi," kata Zulkifli di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Politikus yang kerap disapa Zulhas itu berpendapat, salah satu hal yang seharusnya dipikirkan Kemenag yakni status guru di sekolah madrasah. Dia menyoroti perihal kesejahteraan guru di sekolah madrasah.

"Nah, bagaimana Kemenag itu bisa transparan, terbuka. Bagaimana guru-guru agama untuk setara dengan guru-guru Diknas lainnya, (sekolah) negeri lainnya. Bayangkan, (guru) tsanawiyah dengan SMP beda pendapatannya. Padahal sama-sama guru, sama-sama pegawai negeri. Itu substansi. Kemenag arahnya mau seperti apa," papar Zulhas.

Diberitakan sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada ayat di Alquran yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan cadar. Dalam penjelasan terbarunya, Fachrul mengaku tak dalam posisi melarang cadar, tapi dia mendengar akan ada aturan larangan memasuki instansi pemerintah dengan penutup muka, seperti helm dan sejenisnya.

"Saya denger, saya denger, akan ada keluar aturan tentang masuk ke instansi pemerintah tidak boleh pakai helm dan muka harus kelihatan jelas. Saya kira betullah untuk keamanan. Kalau saya sarankan mungkin, kalau kita ndak ikut-ikut masalah hukumlah ya. Saya kira itu. Kita hanya merekomendasi aturan agamanya aja," ucap Fachrul Razi di Kemenko PMK, Kamis (31/10/2019).

"Kalau kemudian yang terkait bidang hukum mengeluarkan aturan bahwa instansi pemerintah pakai helm, tidak boleh pakai muka... kelihatan, harus kelihatan. Tinggal tafsirkan aja. Kalau ada orang bertamu ke rumah saya nggak kelihatan mukanya, nggak mau dong saya. Keluar Anda," tegas Fachrul Razi. (dtc)

Editor: Jandri

 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved