SULUHRIAU, Pekanbaru- Pihak III DPRD meminta pihak Pemrov Riau dan manajemen Perusahaan mengelola  Hotel Aryaduta mengakhiri kerjasama dengan Lippo Kawaraci.

Ini lantaran pihak DPRD menilai konstribusi PAD dari Aryaduta ini minim. Sementara kerjasama ini sudah lama berlangsung.

Hal itu disamapaikan Ketua Komisi III DPRD Riau,  Husaimi Hamidi, usai rapat komisi dengan pihak terkait Pemrov Riau, Senin (3/2/2020).

"Kitakan minta agar Pemrov Riau melalui operasional Hotel Arayaduta dihentikan sementara, namun pihak Pemrov melalui Asisten yang hadir menyatakan akan mengkonsultasikan ke piha Lippo Kawaraci, " katanya.

Husaimi Hamidi menilai tidak ada keseriusan Lippo Karawaci untuk mengakomodir keberatan pemerintah merevisi adendum.
Karena kontrak kerjasama dengan investor Hotel Aryaduta sudah 21 tahun berjalan dan PAD yang diterima Pemprov hanya Rp200 juta per tahun.

"Sudah lima tahun kita minta adendum Hotel Arya Duta. Pengakuan mereka rugi terus. Tak mungkin hotel sebesar itu rugi. Disayangkan juga,  setiap kali Lippo diundang,  Lippo hanya mengirim bagian legal perusahaannya saja," katanya.

Ditambahkan Husaimi, Riau memiliki tujuh BUMD salah satunya adalah PT SPR yang memiliki core busines perhotelan. Untuk itu, kalau tidak ada itikad baik dari Lippo karawaci Dewan minta sikap tegas Pemprov Riau segera akan mempersiapkan PT SPR mengelolaan hotel ini.

"Saya sudah dua periode duduk di komisi III DPRD Riau ini. Masalah Hotel Arya Duta ini juga sudah pernah dibahas. Kini juga tak perubahan ke arah yang lebih baik," katanya. [c02]