Tindaklanjuti Keresahan Masyarakat, Bupati Hamid Rizal Akan Berangkat Temui Presiden RI
Advertorial - - Senin, 03/02/2020 - 18:00:55 WIB
SULUHRIAU, Natuna- Bupati dan Wakil Bupati Natuna bersama ketua DPRD Natuna akhirnya menemui masyarakat Natuna yang sedang menggelar demonstrasi terkait penolakan ditetapkannya Kabupaten Natuna sebagai tempat observasi WNI dari Wuhan, China, di Natuna, bertempat di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Natuna, Jalan Yos Sudarso, Batu Hitam, Kecamatan Bunguran, Senin, (3/2/2020).
Hadirnya Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, yang didampingi Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, dan segenap anggota FKPD Natuna, tersebut merupakan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya.
Dalam pertemuan itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, menyampaikan beberapa hal diantaranya, bahwa penetapan lokasi observasi di Kabupaten Natuna, adalah kebijakan Pemerintah Pusat tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Natuna.
Bupati Natuna dihadapan para pendemo juga telah menyampaikan penolakan dari pihak pemerintah daerah ke Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) , melakukan upaya-upaya yang bersifat koordinasi, serta selanjutnya menyampaikan beberapa tuntutan masyarakat.
Adapun tuntutan masyarakat yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia diantaranya WNI yang dievakuasi dari Wuhan dapat dipindahkan ke Kapal Perang/KRI dan diobservasi di lepas pantai, Pemerintah Pusat memberikan kompensasi jaminan kesehatan, seperti Posko Layanan Kesehatan Darurat, dan mendatangkan tenaga psikiater.
Selain itu, masyarakat Natuna juga menuntut Menteri Kesehatan diwajibkan berkantor di Natuna selama masa observasi sebagai bentuk jaminan kesehatan dan keamanan masyarakat Natuna. Dan yang terakhir, segala kebijakan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Natuna, hendaknya dapat disosialisasikan terlebih dahulu.
Hal itu dimaksudkan agar masyarakat Natuna dapat menyesuaikan kebijakan tersebut, terlebih lagi kebijakan Observasi WNI dari Wuhan yang memicu penolakan keras atas pertimbangan keselamatan dan kekhawatiran penularan penyakit Corona yang menjadi obyek Warning Global WHO saat ini.
Untuk menindaklanjuti tuntutan dari masyarakat tersebut, Bupati Natuna didampingi Wakil Bupati Natuna, Ketua DPRD, Ketua Nelayan dan beberapa tokoh pemuda akan berangkat menuju Jakarta untuk menemuni Presiden RI, Joko Widodo, untuk menyampaikan tuntutan dari masyarakat tersebut.(zul)