Rabu, 20 Januari 2021
Alarm Gedung Kantor Wako Tenayan 'Meraung', Pegawai Sempat Berhamburan ke Lobi | Pemkab Meranti-Polres Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Desa di Wilayah Tebing Tinggi Timur | Polres Tanjungpinang Tangkap Pelaku Pengedar Upal dan Norkoba, Pelaku Ada yang Beberapa Kali Dihukum | Polres Tanjungpinang Tangkap Pelaku Pengedar Upal dan Norkoba, Pelaku Ada yang Beberapa Kali Dihukum | Polres Tanjungpinang Tangkap Pelaku Pengedar Upal dan Norkoba, Pelaku Ada yang Beberapa Kali Dihukum | Pimpinan dan Jajaran Polres Natuna Siap Jalani Vaksin Covid-19
 
Hukrim
Kepala Daerah di Kutai Timur Kena OTT KPK, Diduga Terkait Suap Proyek Barang dan Jasa

Hukrim - - Jumat, 03/07/2020 - 08:35:16 WIB

SULUHRIAU - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada Kamis (2/7/2020) malam.

Tim mengamankan salah satu kepala daerah di Kutai Timur yang dikabarkan adalah Bupatinya, IND.

Ketua KPK, Firli Bahuri tidak membantah adanya kepala daerah yang diamankan saat pihaknya menggelar operasi senyap di Kutai Timur. Diduga, Bupati Kutai Timur tertangkap berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di wilayahnya.

"Betul tadi malam 19.30 ada giat tertangkap tangannya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah kalimantan timur," kata Firli saat dikonfirmasi dilansir Okezone, Jumat (3/7/2020).

Firli masih enggan membeberkan lebih detail ihwal OTT di Kutai Timur tersebut. Ia berjanji akan membeberkan secara detail setelah proses pengumpulan bukti dan keterangan selesai. Dikabarkan, sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi senyap ini sudah berada di dalam gedung KPK.

"Nanti kita beri penjelasan lengkap setelah semua proses selesai. Mohon dimaklumi juga asas praduga tak bersalah, mari kita kedepankan profesionalitas, akuntabilitas dan junjung tinggi HAM. Kami akan sampaikan semuanya setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai," pungkasnya.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT ini. Belum diketahui kapan KPK akan menggelar konferensi pers terkait OTT ini. (***)




 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2020 SULUH RIAU , All Rights Reserved