Jum'at, 07 08 2020
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Dorong SMSI Berperan Cerdaskan Bangsa | Dihadiri Plt Wako Tanjungpinang, Jagung Lahan Makodim 0315 Sudah Panen | Ratusan Warga Hadang Eksekusi Lahan Sengketa dengan PT. Wanasari | SKK Migas Sumbagut, Medco E&P Natuna Ltd & Premier Oil Natuna Sea BV- Pemkab Natuna Gelal Webinar | Presiden Gelar Lomba Video HUT ke-75 RI Berhadiah Rp1 Miliar | Ditemukan Petugas Kebersihan Dalam Parit, Semula Dikira Emas Ternyata 23 Butir Peluru
 
Sosial Budaya
440 Ribu PNS Kehilangan Jabatan, yang Lain Tunggu Giliran

Sosial Budaya - - Selasa, 07/07/2020 - 11:19:51 WIB

SULUHRIAU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menjelaskan soal program reformasi birokrasi dengan mengalihkan jabatan eselon ke tenaga fungsional.

Disebutkan, untuk tahap pertama, sebanyak 440.029 pejabat eselon III, IV, dan V dialihkan jadi tenaga fungsional. Tahap pertama diselesaikan pada Juni 2020. Sedangkan tahap kedua dituntaskan Desember 2020.

"Potensi pengalihan jabatan struktural ke fungsional tahap pertama mencapai 440.029 PNS dan sampai Juni selesai. Kemudian dilanjutkan tahap kedua yang masih diidentifikasikan dan ditargetkan selesai Desember mendatang," kata Menteri Tjahjo dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).

Dia menyebutkan, komposisi aparatur sipil negara (ASN) PNS, sebanyak 22,6 persen ada di pusat. Sedangkan pegawai daerah 77,4 persen. Di mana perempuan 51 persen, laki laki 49 persen. Baca Juga: Pernyataan Penting MenPAN-RB soal Pengangkatan PPPK, Jangan Kaget ya Selanjutnya untuk jabatan struktural 11 persen, yang teknis dan kesehatan 15 persen, guru 35 persen, pelaksana administrasi 39 persen.

"Dari total 4,2 juta, sebanyak 1,6 juta PNS adalah tenaga administrasi. Selebihnya yang dipekerjakan untuk teknis adalah khususnya guru, tenaga kesehatan maupun penyuluh," ucapnya.

Dia menyebutkan, mekanisme pengalihan jabatan yang sudah dilakukan adalah mengenai identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja.

Kemudian pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak. Setelah itu pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak. Tahap berikutnya penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi. Kemudian penyelarasan kelas jabatan fungsional dan jabatan administrasi.

"Kalau akhir tahun ini insyaallah selesai, tahun depan kami perlu anggaran untuk jabatan fungsional yang dulu eselon III, IV, dan V itu akan meningkat mencapai Rp 5,3 triliun," tandasnya. (jppn)

 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2020 SULUH RIAU , All Rights Reserved