Selasa, 29 09 2020
Aturan Baru Sistem Kerja ASN: Instansi Pemerintah di Zona Merah, Kerja di Kantor Maksimal 25% | Nikita Mirzani Blak-blakan, Pernah Begituan dengan 2 Pria Berbeda dalam Sehari | Pelalawan Disebut, Bawaslu Ungkap Kampanye di 10 Daerah Ini Masih Langgar Protokol Covid-19 | BPS: Masyarakat Berpendidikan Rendah 'Pede' Tak Akan Tertular Covid-19 | Terbit Perpres 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, Alhamdulillah | Ditemukan Sekarat, Wanita Ini Tewas Tak Lama Setelah Diperiksa Petugas Puskesmas
 
Politik
Survei Polmatrix Indonesia: Mayoritas Minta Pilkada 2020 Ditunda

Politik - - Rabu, 16/09/2020 - 10:01:09 WIB

SULUHRIAU- Hasil survei Polmatrix Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat meminta Pilkada Serentak 2020 agar ditunda.

Jumlah responden yang meminta Pilkada 2020 yang dijadwalkan pemungutan suaranya pada 9 Desember mendatang itu, mencapai 72,4 persen.

"Temuan survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda di seluruh daerah, sebanyak 72,4 persen responden, karena khawatir kerumunan massa dalam Pilkada akan menciptakan klaster baru COVID-19," kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Hasil survey juga menunjukkan, sebanyak 12,1 persen lebih memilih Pilkada ditunda di daerah-daerah yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi.

Responden yang menginginkan Pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal sebanyak 10,6 persen. Sisanya 4,9 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Pilkada sendiri sudah ditunda dari jadwal sebelumnya pada 9 September 2020. Menurut dia, pada tahapan awal seperti pendaftaran bakal calon sudah menimbulkan kerumunan massa pendukung, apalagi nanti memasuki masa kampanye.

Pilkada 2020 digelar di 270 daerah, mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Setidaknya ada 738 pasangan calon yang bakal berlaga memperebutkan posisi kepala daerah pada 9 Desember 2020.

"Bisa dibayangkan luasnya daerah yang menggelar pilkada dan banyaknya kontestan yang akan beradu merebut suara pemilih di tiap daerah," ujarnya. Diketahui, sedikitnya 63 orang bakal calon kepala daerah diketahui positif Covid-19, dan jumlahnya masih terus bertambah.

Demikian pula dengan penyelenggara pemilu, dari komisioner KPU dan KPUD, Bawaslu, hingga petugas di tingkat bawah yang terjangkit.

Opsi protokol kesehatan dalam Pilkada diragukan efektivitasnya, terbukti dari banyaknya pelanggaran yang ada. Dendik mengatakan, tanpa ada Pilkada saja penyebaran virus masih terus berlangsung, apalagi bila Pilkada tetap diselenggarakan.

"Dengan pola kampanye yang masih mengandalkan pengumpulan massa, virus akan lebih cepat menular. Dampaknya daerah-daerah tersebut bisa menerapkan kembali PSBB yang berujung pada hancurnya perekonomian dan penghidupan masyarakat," tutur Dendik.

Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 1-10 September 2020, dengan jumlah responden 2.000 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei dilakukan dengan menghubungi melalui sambungan telepon terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar ±2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Antara/Jan]

 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2020 SULUH RIAU , All Rights Reserved