Rabu, 14 April 2021
10 Samsat Baru di Provinsi Riau, 4 sudah Beroperasi dan 6 Segera Menyusul | Akun Fanpage Facebook Resmi Ustadz Abdul Somad Raib | Sebagian Warga Muslim di Aceh Baru Puasa Ramadhan Hari Ini | Rabu, Di Titik Wilayah Tertentu di Pekanbaru Mulai Diterapkan PPKM | Safari Ramadhan di Masjid Al-Huda Desa Mantiasa, Bupati Serahkan Bantuan Rp100 Juta | STIE Bangkinang Lakukan Assessment Lapangan Bersama Badan Akreditasi Nasional
 
Ekbis
KSPI Tidak Akan Ikut Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Ekbis - - Kamis, 15/10/2020 - 11:17:24 WIB

SULUHRIAU- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Sikap ini sejalan dengan komitmen kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Said menyampaikan, ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang. Tuntutan buruh tak berubah yakni meminta Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut.

"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," kata Said Iqbal kepada wartawan, Kamis, (15/10/2020).

Said menyinggung sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan pembuatan UU Cipta Kerja. Saat itu, DPR terkesan seperti sedang kejar setoran, buruh tidak didengarkan dan merasa dikhianati.

Belajar dari peristiwa itu, kalau dalam membuat aturan turunan UU Cipta kerja pemerintah kejar tayang lagi, kuat dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja.

"Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir. Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80 persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," ujarnya.

Said mengatakan, ada 4 langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional.

Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah.

"Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh," ujarnya, seperti dilansir dari viva.co.id.***



 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2020 SULUH RIAU , All Rights Reserved