Senin, 30 November 2020
Magister Ilmu Komunikasi FISIP Unri Gelar Webinar Nasional "Transformasi Media Massa" | Pimpin Rapat Desk Pilkada, Pjs Bupati Rohul H Masrul Kasmy Minta Sukseskan Pilkada | Polres Meranti Cokok Bandar Sekaligus Pengedar Sabu yang Masuk DPO | Istri Gubernur Riau dan Dua Ajudan Terkonfirmasi Positif Covid-19 | Terpeleset, Presiden Terpilih AS Joe Biden Mengalami Patah Tulang Kaki | DPRD Riau Gelar Paripurna Jawaban Kepala Daerah Terhadap Panum Fraksi Terkait Ranperda APBD-P 2021
 
Daerah
Demo Buruh Ke Kantor Gubri Dibubarkan, 3 Orang Diamankan Polisi

Daerah - - Kamis, 22/10/2020 - 21:19:34 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru - Aksi demo yang dilakukan buruh tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI) Kabupaten Kampar di depan Kantor Gubernur Riau, Kamis (22/10/2020), dibubarkan polisi.

Pembubaran paksa aksi demo itu, semula dikawal petugas kepolisian maupun Satpol PP. Namun, aksi demo dibubarkan lantaran mereka melakukan tindakan anarkis dengan cara mendorong petugas yang berjaga serta merusak gerbang Kantor Gubernur Riau.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya mengatakan bahwa aksi yang diikuti sekitar 400 orang tersebut terpaksa dibubarkan karena mereka berbuat tindakan anarkis.

"Selama mereka tertib kita berikan pelayanan dan keamanan, namun aksi yang awalnya damai menjadi anarkis, dan tentu tindakan mereka tersebut harus kita bubarkan," ujar Nandang.

Dikatakannya, petugas juga mengingatkan kepada mereka agar menghentikan tindakan anarkisnya, namun setelah diberikan peringatan 3 kali mereka tetap melakukan tindakan anarkis.

"Kita terpaksa melakukan pembubaran paksa agar mereka kembali ke tempatnya yaitu di Kabupaten Kampar. Kita lakukan upaya pembubaran agar situasi dapat terkendali di Kota Pekanbaru," jelasnya.

Massa FSBSI Kampar datang ke Kantor Gubernur Riau. Mereka menuntut hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh PT Padasa Enam Utama.

Massa buruh meminta Gubernur Riau Syamsuar agar menegakkan Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 141 untuk menurunkan direksi PT. Padasa Enam Utama yang tidak memenuhi hak mereka sebagai buruh. (san)



 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2020 SULUH RIAU , All Rights Reserved