Minggu, 17 Januari 2021
Polda Riau Ambil Alih Penanganan Kasus Tewasnya Pengusaha Batam Ditembak di Inhil | Tim Gabungan Polda Kepri Ungkap Kasus Pebunuhan Wanita di Kos | Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Wafat, Gemuruh Zikir Sambut Kedatangan Jenazah | Penetapan Belajar Tatap Muka Terbatas SMA/SMK di Riau Belum Diputuskan | Polda Riau Periksa 20 Saksi, Kasus Penumpukan Sampah di Pekanbaru Naik ke Penyidikan | Pertahankan Ekosistem Cegah Abrasi, Sekda Meranti Tanam Bibit Mangrove di Pesisir Insit
 
Hukrim
7 Orang Ditetapkan Tersangka
Edhy Prabowo, Menteri Ketiga Era Jokowi yang Jadi Tersangka KPK

Hukrim - - Kamis, 26/11/2020 - 10:32:52 WIB

SULUHRIAU–  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memiliki taring setelah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu dini hari, 25 November 2020.

Dengan demikian, memasuki dua periode pemerintahan Jokowi sudah tiga menteri yang diproses hukum KPK.

Dilansir Viva.co.id Kamis, (26/11/2020) tiga menteri termasuk Edhy Prabowo yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, KPK menetapkan Menteri Sosial, Idrus Marham sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangun PLTU Riau-1.

Selanjutnya, ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam kasus penyaluran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Politikus PKB itu sudah divonis tujuh tahun penjara.

Dalam perkara itu, Imam adalah salah satu penerima suap senilai Rp11,5 miliar.

Untuk periode kedua pemerintahan Jokowi, KPK era Firli Bahuri sudah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus suap izin benih lobster.

Pengumuman tersangka disampaikan Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu  (25/11/2020) malam.

Nawawi menyebutkan, Edhy dijerat dengan pasal sebagai penerima suap melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

"KPK menetapkan total tujuh orang tersangka dalam kasus ini. EP (Edhy Prabowo) sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2020) pukul 23.45 WIB.

Edhy tampak mengenakan jaket tahanan KPK berwarna oranye bersama empat tersangka lainnya.

Seperti diketahui, Edhy ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu dini hari.

Edhy ditangkap bersama istri dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan sepulangnya dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Selain di Bandara Soekarno-Hatta, KPK juga menangkap sejumlah pihak lain di Jakarta dan Depok.

"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu siang.

Total 7 tersangka

Selain Edhy, enam tersangka lainnya yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misata, dan seorang bernama Amiril Mukminin.

Mereka ditetapkan sebagai penerima suap.

Kemudian, seorang tersangka lagi bernama Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito disangkakan sebagai pemberi suap.

Sementara itu, KPK membebaskan istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi meskipun ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK mengaku belum menemukan keterlibatan Iis dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster.

Para tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Adapun tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber: viva.co.id, kompas.com, detik.com
Editor: Jandri




 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2020 SULUH RIAU , All Rights Reserved