SULUHRIAU, Pekanbaru- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru Tahun 2023, Senin (4/3/2024).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi, ST didampingi Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama ST, MT, T Azwendi Fajri SE,MM, dan Ir Nofrizal, MM dan dihadiri sebanyak 27 dari 45 anggota DPRD Pekanbaru.
Sedangkan dari Pemko Pekanbaru diwakili Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Awalnya, suasana rapat paripurna diwarnai interupsi dan skor lantaran Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru tidak hadir, melainkan hanya diwakil Sekda Indra Pomi.
Saat Indra Pomi di podium ru7angan paripurna untuk menyampaikan LKPj, dua anggota DPRD yakni Dapot Sinaga dan Krismat Hutagalung menginterupsi dan mempertanyakan soal ketidakhadiran Pj Walikota Pekanbaru Muflihun.
Rapat yang dimulai sekitar 11.30 Wib itu, diminta anggota DPRD yang interupsi tersebut agar pimpinan menskor sidang paripurna.
Seperti disampaikan Dapot Sinaga, ia memprotes LKPj Pemko dibacakan Sekda. Dapotpun mencecar Indra Pomi yang ketika itu sudah berada di podium dengan menanyakan dimana Pj Walikota Pekanbaru Muflihun.
"Kita minta Pj Walikota hadir di sini, masak sudah di ujung-ujung masa jabatan tidak datang. Yang sepanjang 2023 anggaran dia yang ngatur, kenapa Sekda yang membacakan?,” serga Dapot.
Usai Dapot, dilanjutkan anggota DPRD Krismat Hutagalung. Ia meminta agar Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru membacakan aturan soal pembacaan LKPj ini.
”Tolong dibacakan kembali, apakah boleh (Sekda, red) membacakan (LKPj)?, yang kami lihat dalam PP, kepala daerah (yang membacakan-red),” tegas Krismat.
Menjawab interupsi dari anggota DPRD ini, Sekda Indra Pomi mengatakan, bahwa Pj Walikota berhalangan hadir.
Tetap Dilanjutkan
Namun, rapat diambil kendali Ketua DPRD M Sabarudi. Ia mengatakan, bahwa kehadiran anggota DPRD dalam paripurna tersebut, sudah sesuai tata tertib (tatib) dewan, yakni hadir 27 orang dari jumlah anggota dewan 45 orang, sehingga paripurna kuorum dan rapat bisa dilanjutkan. "Tetap kita lanjutkan. Karena dari 45 anggota dewan yang hadir tadi 27," ujarnya.
Ia menambahkab, paripuran ini perlu dilanjutkan mengingat proses atau prosedur pembahasan LKPj ini masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui.
"Nanti tahapan selanjutnya setelah penyampaian LKPj ini dilakukan Paripurna Pandangan Umum fraksi terhadap LKPj, lalu jawaban Pemerintah terhadap LKPj dan yang terakhir pembentukan Panitia Khusus terhadap pembahasan LKPj 2023," terang M Sabarudi.
Ia berharap tingkat kehadiran anggota dewan jauh lebih ramai dari paripurna hari ini. Dikatakan, karena diskors tadi, mungkin banyak yang pulang. Tapi tetap ditambah anggota dewan yang lainnya yang mengikuti paripurna sesi kedua.
Pada akhirnya, paripurna LKPj berjalan sebagaimana mestinya. Pemko Pekanbaru melalui Sekda Indra Pomi menyampaikan LKPj tahun 2023.
Intinya ada tiga hal yang dilaporkan Pemko Pekanbaru ke DPRD melalui paripurna LKPj tersebut, yakni,Pertama terkait evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan Pemko Pekanbaru selama 2023. Kedua, kegiatan-kegiatan proritas yang dilaksanakan Pemko Pekanbaru dan ketiga terkait kebijakan dan saran-saran Anggota DPRD pada APBD 2023.
Usai paripurna, Indra Pomi mengatakan, dengan telah dilaporkannya LKPj 2023, Pemko Pekanbaru berharap DPRD segera membahasnya. Tentu Pembahahasan bersama eksekutif terkait realisasi pembangunan, ataupun dari sisi belanja maupun penerimaan yang dicapai selama 2023. "Kalau untuk realisasi APBD kita, di angka 94,5 persen," pungkasnya. (Adv, Sr)
