PINTU GERBANG rumah besar politik selalu riuh. Tapi di tengah hiruk pikuk itu, selalu ada satu ketukan dirigen yang membuat orkestrasi berjalan selaras. 

Saat obrolan di kedai kopi bergeser pada desas-desus "geliat bayang-bayang sang mantan", satu pertanyaan mengemuka: mengapa bukan Don Dasco yang diberi peran lebih besar?

Di jagat maya, jejak digital Sufmi Dasco Ahmad memang kerap diterpa tudingan. Tuduhan yang sumir, riuh seperti riak opini tanpa hulu. Tapi dalam hukum politik Jakarta, desas-desus jarang sekadar isapan jempol. Rumor sering menjadi bahasa sandi dari pergeseran lempeng kekuasaan.

Di internal Partai Gerindra, Dasco bukan sekadar Ketua Harian. Ia disebut “Don” oleh lingkaran dekat—sosok yang mengendalikan mesin politik partai. Di kalangan aktivis dan pengamat intelijen, julukan “Ketua Umum DPR” pun melekat padanya. Bukan tanpa alasan. Pengaruhnya menancap jauh melampaui struktur formal.

Sumber di lingkaran dalam bahkan membisikkan skenario ekstrem: jika badai politik datang dan Presiden Prabowo Subianto berhalangan, Dasco adalah sosok paling logis yang berdiri di palang pintu kekuasaan untuk mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Artinya, untuk posisi Wapres saja ia dianggap pantas, apalagi hanya Mendagri. Seandainya Prabowo masih memimpin hingga 2029, Dasco pula yang dinilai mampu mengorkestrasi kemenangan jilid dua.

Kekuatan tersembunyi ini tidak tumbuh dari ruang hampa. Gurita pengaruhnya menjangkau sektor-sektor krusial:

Pertama, hukum. Sebagai mantan Wakil Ketua MKD dan alumnus Komisi III, ia karib dengan para petinggi aparat penegak hukum.  

Kedua, struktur partai. Instruksinya mengalir lurus dari DPP hingga pengurus ranting di daerah.  

Ketiga, jaringan aktivis. Dasco piawai merangkul lintas generasi dan gerakan buruh, meredam riak demonstrasi di jalanan.  

Keempat, korporasi. Pengaruhnya menyusup halus dalam penataan pos strategis di sejumlah BUMN.  

Kelima, legislatif. Sebagai Wakil Ketua DPR, ia dengan mudah mengamankan kebijakan strategis Istana.  

Keenam, media. Hubungan persuasif dengan para pemimpin redaksi, ditambah penempatan tokoh di dewan pengawas LPP dan komisaris BUMN, membuat narasinya kerap mendapat ruang teduh di pers.  

Ketujuh, bisnis. Latar belakangnya sebagai mantan direktur perusahaan keamanan dan firma hukum memberinya logistik kokoh untuk menggerakkan roda taktis koalisi.  

Kedelapan, kaderisasi. Dengan sumber daya yang ada, ia mengorkestrasi kader muda di lingkar Hambalang—kelompok yang populer disebut “Satria Jedi” lalu bermetamorfosis menjadi “Boys Hambalang”. Mereka disiapkan menjadi jangkar penghubung agenda Presiden dengan berbagai kelompok masyarakat.  

Kesembilan, rekam jejak hukum. Hingga kini, dugaan miring yang beredar belum pernah terbukti secara hukum. Tanpa ketukan palu hakim, “Don Kancil” dari Senayan ini tetap melenggang, mengantongi kunci orkestrasi republik di sakunya.

Dalam politik, yang tampak di permukaan jarang menceritakan keseluruhan cerita. Don Dasco mungkin tidak selalu berada di sorotan kamera. Tapi ketika pintu-pintu kekuasaan dibuka dan ditutup, ketukannya lah yang sering terdengar lebih dulu.

Apakah ia layak menjadi Mendagri? Bagi sebagian kalangan, pertanyaan yang lebih tepat adalah: jika untuk Wapres saja ia dianggap siap, mengapa tidak untuk posisi yang lebih teknis dan strategis seperti Mendagri?

Pertanyaan itu kini menggantung di meja diskusi elite. Jawabannya akan menentukan arah orkestrasi politik nasional ke depan. (***)

___________
Penulis adalah Firdaus (Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)