Jum'at, 17 09 2021
Timbulkan Polemik, Pemko Pekanbaru Hentikan Pungutan Parkir di Indomaret dan Alfamart | Pekanbaru dan Dumai Terima Trofi dan Sertifikat TPID Award 2021 | 7 Rekomendasi Lego untuk Anak | Ekspor Riau Alami Kenaikan Hingga 47 Persen, Gubri: Migas Turun, Non Migas Jadi Andalan Riau | Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Literasi Masyarakat Mengenai Wisata Halal | Dorong UMKM Berkembang di Era Digital, DPMPTSP Pekanbaru Bantu Promosi Melalui Program "Geliat UMKM"
 
Daerah
KUPA PPAS APBD 2018 Bengkalis Rp3,286 Triliun

Daerah - - Kamis, 09/11/2017 - 14:35:35 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru- Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp3,286 Triliun.
 
Penandatangan nota kesepahaman atau Memorendum of Understanding (MoU) KUPA PPAS tahun 2018 ditandatangani Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir bersama tiga wakilnya Kaderismanto, Indra Eet Gunawan dan Zulhelmi di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Rabu 8 November 2017.
 
Dikatakan Bupati Bengkalis, KUPA PPAS merupakan tahapan awal sekaligus kerangka utama dalam proses penyusunan APBD.
 
 “Harapan kami, kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti secara baik pada pembahasan tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD sehingga APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018 dapat segera ditetapkan satu bulan sebelum berakhirnya tahun berjalan, atau selambat-lambatnya 30 November 2017,” ungkapnya.
 
Diungkapkan Amril, beberapa tahun terakhir perkembangan sektor migas tidak menggembirakan, persoalan lifting, produksi dan harga yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan penurunan sumber pendapatan bagi daerah penghasil. Untuk itu, harus disikapi secara baik melalui kebijakan penganggaran yang lebih ketat.
 
Mantan Kepala Desa Muara Basung ini, juga menandaskan belanja daerah harus fokus pada target-target penting rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
 
Melalui KUPA PPAS 2018 ini, Pemkab Bengkalis memetakan prioritas daerah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Tentunya dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pembiayaan dengan kebutuhan pembangunan. [las]



 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2020 SULUH RIAU , All Rights Reserved