Kamis, 07 Juli 2022
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin Minta SMSI Kawal Kinerja Jaksa | Gubernur Ansar Ahmad akan Shalat Idul Adha 1443 H di Masjid Agung Baitul Ma’mur Pulau Terempa | Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan Mulai Buka Kunjungan untuk Umum | Jemaah Haji Pekanbaru Bersiap untuk Laksanakan Tarwiyah | Mie Sedaap Cup Ditolak Masuk Taiwan Gara-gara Kelebihan Residu Pestisida | Warga Temukan 43 Kg Kokain Tercecer di Pinggir Pantai Anambas Kepri
 
Daerah
PGGJ di Jayapura Tuntut Pembongkaran Masjid, Menag Turun Tangan

Daerah - - Senin, 19/03/2018 - 10:40:24 WIB

TERKAIT:
   
 

SULUHRIAU- Kementerian Agama mendapatkan laporan Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menuntut pembongkaran menara Masjid Al-Aqsha Sentani.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta jajarannya untuk turun tangan.

Berdasarkan keterangan pers dari Kementerian Agama, tuntutan dari persekutuan gereja itu dilayangkan karena mereka menganggap menara masjid Al-Aqsha lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di daerah itu.

PGGJ menuntut agar pembangunan menara Masjid Al-Aqsha Sentani dihentikan dan dibongkar. PGGJ meminta agar tinggi gedung masjid tersebut diturunkan sehingga sejajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya.
PGGJ beralasan menara Masjid Al-Aqsha saat ini lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di Sentani.

Ketua Umum PGGJ, Pendeta Robbi Depondoye meminta agar pembongkaran dilakukan selambatnya 31 Maret 2018, atau 14 hari sejak tuntutan resmi diumumkan. PGGJ juga sudah menyurati unsur pemerintah setempat untuk pertama-tama menyelesaikan masalah sesuai aturan serta cara-cara persuasif.

Menanggapi hal ini, Lukman berharap agar masalah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Menag juga mendukung rencana tokoh agama untuk menggelar dialog yang produktif dengan para pihak terkait.

"Selesaikan dengan musyawarah. Kami mendukung penuh langkah-langkah pemuka agama, tokoh masyarakat, dan Pemda yang akan melakukan musyawarah antar mereka," kata Menag dalam keterangannya yang dikutip Senin (19/3/2018).

"Saya telah berkomunikasi dengan para tokoh Islam Papua, juga Ketua Umum PGI Pusat dan Ketua FKUB Papua untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut," sambungnya.

Lukman juga mengingatkan agar ketentuan regulasi sebagai hukum positif dan hukum adat beserta nilai-nilai lokal yang berlaku haruslah menjadi acuan bersama.

Selain itu, Lukman meminta masing-masing pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai, serta tidak memaksakan kehendak dan pandangan masing-masing. Menurutnya, kerukunan antar umat serta persatuan dan kesatuan bangsa harus ditempatkan pada tujuan tertinggi dalam menyelesaikan masalah.

"Kedepankan suasana kedamaian dan kerukunan antarumat beragama di Papua yang telah dicontohkan dan diwariskan para pendahulu kepada kita semua," ujar Lukman.

Lukman juga telah memerintahkan jajarannya di Kanwil Kemenag Provinsi Papua dan Kakankemenag Jayapura turun tangan langsung. Kanwil diminta untuk proaktif dalam ikut menyelesaikan persoalan ini. Kakanwil dan Kakankemenag diminta bertindak konkret dengan memfasilitasi proses dialog dan musyawarah yang akan digelar dengan baik.

"Saya minta Kakanwil dan Kakankemenag proaktif dan terus melaporkan progress penyelesaian masalah di sana," tutur Lukman.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved