Jum'at, 29 Maret 2024
Safari Ramadhan, Komut Beri Apresiasi Kinerja PLN Icon Plus SBU Sumbagteng | 303 Akademisi Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Adil di Sengketa Pilpres | Nekat Bobol Warung, Seorang Remaja Tertangkap Warga dan Diserahkan ke Polsek Siak Hulu | Koramil 02 Rambah Kodim 0313/KPR Rohul Berbagi Takjil pada Masyarakat | Tak Patut Ditiru, Viral Video Pungli Trotoar untuk Hindari Kemacetan | Nuzul Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan
 
Tanjung Pinang-Kepri
Kapal China Masuki Laut Natuna, Prabowo Harus Dievaluasi

Tanjung Pinang-Kepri - - Sabtu, 18/09/2021 - 10:13:41 WIB

SULUHRIAU- Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Keamanan Laut (Bakamla) bersama Komisi I DPR-RI menyebutkan bahwa adanya ribuan kapal milik Vietnam dan China memasuki perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan.

Hal ini pun menuai respons dari Pengamat Sosial-Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa

“Sepertinya Pemerintah Indonesia kurang serius mengamankan perairan strategis seperti Laut Natuna,” kata Herry dilansir Republika.co.id Sabtu,  (18/9/2021).

Menurut Herry, selama ini Kementerian Pertahanan selaku pelaksana teknis di bawah Presiden Jokowi belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam konteks pengamanan laut.

“Dari sea glidder, masuk-keluarnya kapal asing di selat sunda beberapa waktu lalu hingga saat ini ribuan kapal asing dari China dan Vietnam memasuki perairan milik Indonesia menunjukkan ketidakoptimalan kebijakan Prabowo yang memimpin Kementerian Pertahanan dalam konteks pengamanan laut,” ujar Herry.

Herry pun meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kualitas kebijakan Kementerian Pertahanan yang cenderung tidak berbanding lurus dengan anggaran Kementeriannya.

“Jokowi harus evaluasi Prabowo karena sektor pertahanan itu urgensi, proxy war hingga transnational crime itu nyata adanya dan semakin masif. Hal ini menuntut Kementerian Pertahanan lebih bekerja keras secara luar biasa, apalagi didukung dengan anggarannya cukup fantastis hingga ratusan Triliun Rupiah dari antara Kementerian dan Lembaga Negara lainnya,” tuturnya.

Belakangan ini juga peristiwa kebocoran data penting mulai dari sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi serta tindakan hacker yang menyerang 10 Kementerian dan Lembaga Negara harus segera dievaluasi.

“Ihwal keamanan secara fisik itu yang meliputi darat, laut dan udara harus koheren dengan keamanan lainnya seperti keamanan siber. Kapasitas dan infrastruktur penunjang perlu segera diwujudnyatakan, tidak hanya wacana saja,” ujar Herry. (rol)






 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved