Rabu, 05 Oktober 2022
Pegawai Kemenag Bisa Buka Tambungan Tanpa Setoran Awal & Tabung Haji untuk Anak dari BSI | Warga Demo ke Kantor Camat Tuah Madani, Minta Cabut SK Ketua RT | Seorang Bendahara Camat di Pemko Medan Ditembak OTK | Asosiasi Batik Kuansing Asah Kreativitas Warga Binaan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan | Dipimpin Kapolda, Forkopimda Riau Gelar Doa Bersama dan Taburan Bunga untuk Korban Tragedi Kanjuruha | Zulmansyah Ingatkan Peserta UKW dari Daerah Harus Ada Rekom PWI Kabupaten/Kota
 
Politik
Mahfud MD: Demokrasi Kita Sedang Tak Baik-baik Saja

Politik - - Minggu, 18/09/2022 - 09:40:15 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: ANTARA FOTO)
TERKAIT:
   
 

SULUHRIAU- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Dewan Pakar KAHMI Mahfud MD menilai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tak sehat dan tak dalam kondisi yang baik.

"Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tak sedang baik-baik saja," kata Mahfud dalam acara puncak HUT ke-56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (17/9/2022) malam.

Mahfud mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, maka sulit untuk terpilih.

"Kata Pak Bahlil tadi coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi," kata Mahfud.

Melihat itu, Mahfud mengklaim hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong untuk maju di Pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.

"Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK," kata Mahfud.

"Demokrasi kita enggak sehat, demokrasi jual beli," lanjutnya.

Di sisi lain, Mahfud juga mengklaim tak pernah mengeluarkan uang saat menjabat sebagai menteri sebanyak tiga kali, sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan tak berniat untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, Ia mengatakan potensi untuk memperkaya diri sendiri sangat besar ketika masih menjabat sebagai Ketua MK.

"Kalau saya mau, pak, jadi Ketua MK adili 390 kasus Pilkada. Kalau saya satu orang Rp1 miliar dia gampang, orang mau menang Pilkada, kalah saya menangkan bisa. Atau orang udah menang di telepon dimintai uang," ujar Mahfud.

Mahfud lantas berefleksi bahwa uang hasil tindakan haram tak akan membuat hidup manusia menjadi tenang. Terlebih lagi, uang itu diperolehdengan cara yang tak benar.

"Kalau kamu peroleh sesuatu secara tak benar, tidurnya enggak nyenyak. Kalau sudah pensiun nyari pengawal. Sesudah tak punya 'beking' jadi tak aman, dikorbankan temannya sendiri. Itulah permainan," imbuh Mahfud.

Sumber: CNNIndonesia.com
Editor: Khairul





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved