Bahas Ranperda Penyelengara Pendidik,
Pansus IV DPRD Rohil Hearing dengan Disdik
Selasa, 05 April 2016 - 21:14:35 WIB
SULHHRIAU- Pansus IV DPRD Rohil hearing dengan pihak Disdik membahas Ranperda tentang penyelengara pendidik.
Secara
internal pasusnya telah beberapa kali mengadakan kunjungan kemaren ke
Provinsi Bali Kabupaten Jembrana. Ada beberapa hal yang bisa diambil
dari studi banding.
Ketua Pansus IV DPRD Rohil Dra Hj Suryati
kepada wartawan Selasa, (5/4/2016) mengatakan, Pansus IV DPRD Rohil
telah melakukan hering dengan Kepala Dinas Pendidikan beserta Kabid dan
Stafnya.
Dalam hering tersebut, pansus IV hanya bisa memberikan
masukan-masukan dan acuan-acuan dalam pelaksanaan penyempurnaan
pembahasaan dan penyusunan ranperda tentang penyelangara Pendidikan di
Kabupaten Rokan Hilir.
"Insyallah Pansus IV ini akan membentuk
tim, karena berhubungan draf yang kita pakai ini ada beberapa kita
tambah, refisi sesuai yang berlaku terutama UU nomor 23 tahun 2014
pelimpahan wewenang mulai dari tingkatan SLTA, SLTP dan perguruan tinggi
ke Provinsi dan pusat. Makanya kita akan bentuk tim untuk penyempurnaan
Ranperda ini sehing ga bisa menjadi perda,"kata Suryati.
Lanjut
Ketua Pansus IV DPRD Rohil, pada satu minggu kedepan kita akan
mengadakan tertemuan-pertemuan. Selanjutnya, setelah kita melakukan
pertemuan nantinya berikutnya kita akan dinas terkait yakni disdik serta
akan kita libatkan smeua komponen yang berada di unsur di dinas
pendidikan, kemudian guru, kepala sekolah komite, UPTD serohil kemudian
kepala Dinas serta juga melibatkan orang tua murid. Kita akan kumpulkan
semua dalam tahap sosialisasi masalah ranperda.
"Berhubungan
dengan sarana dan prasarana kita sama sama anggota DPRD sebagai mitra
kerja Dinas Pendidikan telah berusa berupaya untuk sama-sama terjun
kelapangan mencari informasi serta mendatagi sekolah sekolah dalam
tujuan saling bermintra,bersinergi untuk kepentingan kualitas pendidikan
yang ada di Rohil,"Papar Suryati yang akrab disapa Hj Tati ini.
Kalau
sarana dan prasarananya sudah bagus pendidikan anak akan nyaman serta
guru gurunya akan tentram sehingga proses belajar dan mengajarnya
berjalan dengan lancar.
Terkait dengan guru-guru yang belum
sertifikasi, itu sesuai dengan kreteria atau sesuai dengan aturan-aturan
dan tahapan-tahapan apa yang harus mereka lakukan sehingga baru bisa
mendapatkan sertifikasi. Salah satunya mereka harus bekerja sekian
tahun,kemudian juga harus mendapat belajar menimal 20 jam.
"Kita
menghibau kepada pihak agar kiranya, skalau kafasitas ruangan dan
gurunya memaksakan kehendak untuk emndapatkan sertifikasi dengan tidak
memmenuhi kreteriar yang ada. Kita juga mengharapkan kepada guru yang
belum mendapat sertifikasi agar dapat kiranya melaksanakan tugas dengan
baik dan jam belajarnya sesuai dengan aturan yang ada," katanya.
Terkait keterbatasan guru honorer, saat ini kita ada lagi penerima guru honorer yang jumlah guru yang begitu banyank, sesuai dengan kita berbincang dengan kepala Dinas Pendidikan, kalau saat ini Rohil tidak kekurangan guru. Bahwa satu guru itu berbanding dengan 18, seharusnya satu guru berbanding 20. Kalau kekurangan saat ini masalah guru yang sesuai dengan jurusan yang di miliki. Yang ini harus kita proritaskan, karena guru-guru yang miliki skil sesuai dengan bidang-bidnag di milikinya guru tersbeut.
Dalam hering Pansus IV DPRD dengan Disdik tersebut, turut hadiri ketua Pansus IV Dra Hj Suryati, Wakil Ketua DPRD Syarifuddin, Riyadi, Imam Suroso, Krismanto, Afrizal, Hendriza dan Joto Bagun, Kepala Dinas Pendidikan Ir H Amiruddin, Kabid Kirikulum Syaharuddin.
(jmn)
Komentar Anda :
