PEKANBARU, Suluhriau- Pengelolaan kebersihan yang diserhakan kepada PT Multi Inti Guna (MIG) mulai memunculkan berbagai persoalan.

Selain mogoknya pekerja untuk mengangkut sampah, perosoalan penanganan kebersihan di Pekabaru secara umum juga dinilai belum maksimal sejak pengelolaan sampah ini diswastinisasikan.

Padahal, swastanisasi sampah bernilai Rp53 miliar ini semula diagadang-gadangkan akan lebih baik penanganan kebersihan kota ini dibanding ditangani Pemko Pekanbaru.

Atas persoalan ini, Komisi IV DPRD Pekanbaru memanggil hearing (dengar pendapat) dengn PT MIG dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang dijadwalkan Selasa, (12/4/2016).

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel mengatakan, banyak hal yang harus dipertanyakan DPRD terkait pengelolaan sampah ini ditangani PT MIG ini.

Antara lain, mengapa sampai tenaga kerja mogok, karena tidak digaji. Sebab, uang sudah ada melalui kerjasama ini, lalu mengapa gaji tidak dibaayarkan. "Ada apa?. Ini akan kita minta penjelasannya," kata Roni, Senin, (11/4/2016).

Dikatakan, pengelolaan sampah ini sebenarnya sudah ada diatur perda, baik soal aturan kapan waktu pembuangan sampah oleh warga, dan kapan diangkut oleh PT MIG (pengelola).

Sebab, kalau disipilin dalam membuang sampah, maka sampah tidak akan menumpuk sebagaimana dikeluhkan saat ini. Kemudian daya angkut armada dari PT MIG dan jumlah tenaga kerja yang ada, sebab dalam kontrak semua persyaratan tertuang.

Maka perlu diketahui, apa para meter kinerja dari PT MIG ini, termasuk pengawasan atau kontrol dari pihak Donas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). "Apakah sudah terealisasi persentase percairan dana sesuai perjanjian, ini patut dipertanyakan, kalau belum, patut dipertanyakan pula," katanya.

Ditambahkan, jika kerjasma ini ingin lebih panjang, maka harus ada hasil kinerja yang dilihat. Sebab, tujuan awalnya mengapa diswastanisasikan diharap pengelolaan kebersihan lebih baik dari ditangani pemerintah. Kalau ternyata tidak lebih baik, tentu patut ditinjau ulang. "Kita harap PT MIG memberkan data dan fakta di hearing dan kita akan tindaklanjuti," pungkas politisi muda Golkar ini. (prt)