PEKANBARU, Suluhriau- Aktivis anti korupsi di Riau mendukung langkah Mendagri, Tjahyo Kumolo yang menunda pelantikan Bupati Rokan Hulu terpilih Suparman  karena menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Namun agar tidak menjadi bias, Mendagri juga diminta mengeluarkan dasar hukum penundaan pelantikan tersebut agar tidak menimbulkan gejolak.

Peneliti Forum Indonesia untuk transparansi anggaran (Fitra) Riau Triono Hadi menilai penundaan bupati Rohul terpilih Suparman melalui telegram kepada Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman bisa menimbulkan polemik. Sebab berdasarkan seorang tersangka bisa dilantik.

Masyarakat harus diberikan alasan sehingga bisa memahami langkah pemerintah untuk memberantas prilaku koruptor, apalagi penundaan pelantikan diduga terkait dengan kepentingan politik dan beberapa jam sebelum pelantikan.

Apalagi secara etik seorang tersangka tidak perlu dilantik lagi, agar tidak memanfaatkan jabatan baru yang diembannya untuk melakukan prilaku yang sama, namun berbenturan dengan aturan.

Sementara bupati pelalawan terpilih m harris walaupun kecewa dengan pembatalan pelantikannya sebagai bupati pelalawan priode kedua namun bisa memahami keputusan menteri dalam negeri, karena jadwal pelantikan dirinya dan wakilnya bersamaan dengan pelantikan Suparman dan wakil bupati Rohul, Sukiman yang tak tersangkut kasus korupsi.

Disisi lain pembatalan pelantikan suparman menimbulkan gejolak di Riau, sebab selain belum ada kepastian jadwal pelantikan, ribuan undangan sudah datang dan konsumsi juga disiapkan. (slt)