BAGANSIAPIAPI, Suluhriau- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Jaerli Silalahi mengaku berang atas ketidak jelasnya pembayaran pajak sejumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Di Rohil ini banyak  perusahaan perkebunan Pemerintah atau BUMN dan Perkebunan  swasta. kalau BUMN itu pekerjaan pemerintah, kalau untuk swasta itu pekerjaan siapa, dan pembayaran pajaknya  kemana, pajak buminya kemana.

"Seperti Salim (PT. Salim-red), Jatim (PT. Jatim-red), Menggala  dan seluruh perusahaan perkebunan kenapalah harus lari ke Pemerintah Pusat,"ucap H. Jaerli Silalahi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/4/2016).

Akui Jaerli kalau Pemerintah daerah bisa mengelola pendapatan bersumber dari pajak tersebut, tentunya bisa dipastikan untuk pembangunan di Rokan Hilir akan maksimal, pasti akan sangat besar manfaatnya.

"Sekarang tergantung pemerintah pusat mau apa, nggak menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah daerah Rohil, kalau mau mudah-mudahanlah Rokan Hilir lebih maju dan lebih berjaya," terangnya.

Lebih Lanjutnya Jaerli merasa berang atas perusahaan swasta yang membayar pajaknya ke pemerintah pusat. Masak beroperasi di sini, membayar pajaknya ke pusat, itu ngk cocok lah, bebernya.

Untuk itu, Jaerli meminta kepada pemerintah daerah  untuk menggali potensi pajak dari perusahaan-perusahaan swasta tersebut, "pemerintah daerah harus bisa bekerja sama dengan perusahaan perkebunan yang ada di Rokan Hilir," tandasnya. (jmn)