JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo mengumpulkan menteri untuk membahas masalah pelayanan publik yang paling dirasakan oleh masyarakat. Dalam rapat itu, Jokowi menginstruksikan semua pelayanan publik harus sudah dalam hitungan jam.

"Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan transparan, tidak ada lagi waktu yang lebih dari jam. Semua harus dalam hitungan jam, sehingga tidak ada lagi hari," ucap Seskab Pramono Anung dalam jumpa pers usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Dalam rapat, hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menristek Dikti Nasir, Mendes Marwan Jafar, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, MenPANRB Yuddy Chrisnandy dan lainnya.

Pramono mengatakan, pelayanan dalam hitungan jam itu berlaku dari tingkat pusat sampai bahwa secara sederhana, tepat waktu, memiliki kepastian dan mudah diakses publik.

Beberapa masalah yang dibeberkan Jokowi dalam rapat itu adalah terkait pengurusan paspor, KTP, sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB, akte kelahiran hingga akte nikah. Jokowi menyebut pelayanannya lama dan harus diperbaiki.

"Presiden telah instruksikan bentuk tim khusus dalam rangka tingkatkan pelayanan publik dan menghilangkan praktek yang menghambat pelayanan tersebut," lanjut Pram.

"Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek hal tersebut," imbuhnya,

Sebelumnya, di antara pelayanan publik yang sudah dipercepat adalah perizinan yang diurus Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jokowi mengapresiasi BKPM sudah bisa memangkas perizinan dari yang berbulan-bulan, sekarang sudah bisa 3 jam. (dtc)