BENGKALIS, Suluhriau, -Pemutusan Hubungan kerja (PHK) baik yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan oleh manajamen PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) disikapi serius oleh Komisi I DPRD Bengkalis yang membidangi masalah ketenagakerjaan.
Seperti informasi yang beredar, manajamen Chevron secara bertahap akan melakukan PHK massal yang jumlahnya mencapai 700-an karyawan.

Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Addihan SH, ketika dikonfirmasi soal tersebut mengaku pihaknya sudah mengetahui jauh-jauh hari soal rencana PHK massal. Pihaknya sangat menyayangkan kebijakan manajemen perusahaan multinasional itu yang mana mayoritas karyawan yang bakal dikandangkan adalah Tenaga Kerja (naker) lokal, termasuk mereka yang sudah bekerja belasan tahun.

"Sangat disayangkan, kebijakan PHK massal oleh manajamen Chevron tersebut. Apalagi mayoritas karyawan yang akan di-PHK adalah tenaga kerja tempatan atau lokal. Untuk itu kita dari DPRD Bengkalis meminta kepada manajamen Chevron untuk tidak melakukan PHK massal, "kata Addihan, Selasa (10/5/2016).

Politisi Partai Gerindra ini juga mengharapkan kebijakan PHK massal perlu pertimbangan matang oleh manajemen Chevron karena akan menimbulkan dampak sosial yang besar di Kota Duri maupun kabupaten Bengkalis serta persoalan perekonomian daerah yang juga berdampak drastis.

"Seharusnya dalam melakukan PHK massal Chevron tidak hanya mencari alasan menurunnya produksi serta harga minyak mentah di pasaran dunia,"ujarnya.

Disinggung soal rencana DPRD Bengkalis khususnya komisi I Hearing (dengar pendapat) dengan SKK Migas selaku induk industri hulu dan hilir migas di Indonesia, Addihan mengaku belum membahas hal tersebut di internal dewan. Ia mengaku berbagai pendakatan juga sudah dilakukan oleh pihak eksekutif, terutama bupati Bengkalis beberapa waktu lalu.

"Persoalan PHK adalah masalah sosial, ekonomi dan stabilitas keamanan. Jadi harus ada pertimbangan sebelum keputusan itu dijatuhkan manajamen Chevron. Meskipuns ebelumnya sudah ada dilakukan PHK, tapi kedepan kita sangat berharap kelanjutan PHK terhadap ribuan karyawan dibatalkan,"harap Addihan. (las)