PEKANBARU, Suluhriau- Beberapa perda di Riau menjadi sasaran penghapusan oleh Kemendagri alasan penyederhanaan aturan. Ada 51 perda di Riau yang dihapuskan dari 1.765 peraturan daerah atau Perda baru. Perda tersebut dihapus dengan alasan untuk menyederhanakan aturan, memangkas izin dan meningkatkan investasi atau sering disebut 'easy of doing bussiness'.

Informasi dirangkum, 51 Perda yang dicoret Kemendagri untuk Provinsi Riau. Perda tersebut, baik yang disahkan DPRD Riau maupun DPRD kabuapten/kota yang ada.
Berikut rincian 51 Perda;  Perda Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan. Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang. 

Dari Kabupaten Bengkalis ada Perda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Kabupaten Inderagiri Hilir ada Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Inderagiri Hilir, Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, Perda Nomor 20 Tahun 2008 tentang Izin Gangguan.

Kabupaten Inderagiri Hulu ada Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. abupaten Kampar ada Perda Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Hiburan.

Kabupaten Kuansing ada Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kertu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Kabupaten Pelalawan ada Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan, Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Kabupaten Rokan Hilir ada Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Cetak Capil, Perda Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Perda Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Kota Pekanbaru ada Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah, Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek,
Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Perda
Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Kabupaten Rokan Hulu ada Perda Nomor 02 Tahun 2010 tentnag Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 05 Tahun 2011 tettang Retribusi Jasa Usaha.

Kabupaten Siak ada Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penganggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak, Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air. Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Batubara, Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN), Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

Kabupaten Kepulauan Meranti ada Perda Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah, Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Kota Dumai ada Perda Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.  (rtc)