BAGANSIAPIAPI, Suluhriau- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD, Drs Syarifuddin MM sangat setuju wancana Pemerintah Rokan Hilir merumahkan beberapa tenaga Honore" yang pemalas". Sebagai salah satu langkah yang tepat karena anggaran APBD yang anjlok.

"Kalau pemberhentian tenaga honor tersebut sesuai dengan prosedur, tak ada salahnya. Dan wacana ini sudah kami koordinasikan dengan Pemda melalui dinas terkait kemarin. Tenaga honor yang akan dikeluarkan itu, hanya yang tidak banyak memberikan kontribusi kepada satuan kerjanya," ujar Syarifuddin.

Kalau skala pemberhentian tenaga honor itu hanya untuk tenaga honor yang tidak pernah masuk kerja, hanya menunggu gaji dari pemerintah daerah, kata Syarifuddin, langkah pemerintah sudah sangat tepat. Berhubung ini juga untuk mengiritkan pengeluaran daerah.

Saat pemerintah daerah Rohil akan melakukan verifikasi ulang terhadap kedisiplinan tenaga honor, jika memang orang yang bersangkutan tidak mumpuni dalam bekerja, etos kerjanya sangat kurang bahkan disiplinnya juga sangat kurang, dilihat dari tingkat kehadirannya. Langkah Pemda untuk merumahkan tenaga honor yang bersangkutan, dirasa Syarifuddin sudah sangat tepat.

Daripada hanya menjadi beban yang akan diurus daerah, pengurangan tenaga honor dirasa sudah tepat. Asal dalam proses verifikasi tersebut memang transparan dan tidak pandang bulu.

"Pemilihannya itu harus transparan, jangan sampai pula nanti orang yang betul-betul bekerja dengan baik, itu yang dikeluarkan karena dia tak ada orang dalam. Hal yang semacam itu jangan sampai terjadi, jika perlu kami siap untuk diajak berembuk dalam hal ini,"terangnya.

Syarifuddin juga berharap pemerintah juga mempunyai langkah jitu setelah melakukan langkah pemberhentian bagi tenaga honor yang tidak aktif dalam bekerja, agar tidak terjadi gejolak ditengah masyaraka. (jmn)