BAGANSIAPIAPI, Suluhriau- Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan menyurati Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Terkait permintaan pencopotan jabatan saudara Muhammad Amin sebagai Plt Dinas Perikanan dan Kelautan ( Diskanlut).

Demikian hal ini diungkapkan ketua fraksi Gerindra DPRD Rohil, Hendra ST. "Dalam waktu dekat nanti fraksi gerindra akan menyampaikan hal ini kepada Bupati. Serta menyurati secara resmi, agar jabatan Muhammad Amin sebagai Plt Diskanlut segera dicopot," ucap Hendra.

Hendra menilai, Plt Kepala Diskanlut kinerjanya sangat tidak memuaskan dalam menjalankan program pemerintah yang menyentuh terhadap masyarakat. Selain itu program dan kegiatan yang dilaksanakan juga kurang dikontrol.
‎
Bukan hanya itu saja, kinerja dan sikap M Amin kepada lembaga DPRD juga dinilai seolah-olah  membuat jarak terhadap hubungan harmonois antara DPRD dengan Bupati. ‎Contohnya, ada upaya M Amin supaya DPRD dan Bupati ada bereselisih paham.

‎Ini dilihatnya dari jawaban dan kegiatan yang pernah ditanyakan dewan masalah pokok pikiran kegiatan dan dana DAK yang dijalankan di Dinas itu. Dimana jawabannya selalu dilemparkan langsung ke bupati.
‎
"Jadi apa gunanya dia sebagai kepala dinas kalau tidak bisa menjawab. Ini yang membuat kita tidak nyaman. Kalau memang Plt saudara Amin dipertahankan akan kacau nanti," cetusnya.

Contoh lainnya, Diskanlut juga tidak memperhatikan para nelayan dengan memberikan bantuan GPS. Sehingga, belum lama ini 19 nelayan Rohil tertangkap diluar perbatasan. Meski sudah bebas, Dewan menginginkan agar hal ini tidak terulang lagi.

"Hal itu tidak dipikirkan, intinya Kadis kurang berivonasi untuk kemajuan masyarakat Rohil. Jadi kami sepakat agar segera dicopot dan jangan sampai ini berlarut, sebab yang lebih kompeten dan senior masih banyak," ujarnya. (jmn)