PEKANBARU, Suluhriau- Walikota Pekanbaru Firdaus dinilai kurang matang dalam melakukan perencanaan pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya.

Selain tidak matangnya perencaanya pembangunan perkantoran tersebut, pakar Kebijakan Publik dari Universitas Riau Saiman Pakpahan Jumat (29/7/2016), juga menilai Walikota Pekanbaru kurang sensitif dalam mendengar suara masyarakatnya.

"Harusnya Walikota Pekanbaru lebih memprioritaskan kebijakan yang bersentuhan dan dibutuhkan publik, ketimbang memindahkan kantor walikota ke Tenayan Raya yang secara langsung tidak berhubungan dengan masyarakat Kota Pekanbaru. Walikota kurang sensitif, dan tidak mau mendengar suara masyarakatnya, mereka cenderung arogan dalam mengorganisasikan pemerintahaan," jelasnya.

Seperti diketahui, proyek multi years pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya belum jelas kelanjutanya. Mega proyek yang dianggarkan multiyears (tahun jmak) sekitar Rp1,4 triliun termasuk pembangunan SMP Madani dan SMK Teknologi tersebut berjalan lambat.

Pembangunan perkantoran tenayan raya tersebut sudah dimulai sejak Januari 2015, lalu hingga saat ini diklaim Pemko Pekanbaru sudah berjalan 50 persen.

Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Pemukiman Pekanbaru Syafril menargetkan, penyelesaian pembangunan perkantoran Pemko Pekanbaru tersebut akhir tahun ini.

Namun diakuinya kelanjutan pembangunannya masih "tergantung" akibat kondisi keuangan Pemko Pekanbaru.

"Progres disana untuk Waskita Karya 57 persen itu satu gedung kantor sekretariat, gedung utama. Adhi Karya itu pembangunan dua gedung kantor 55 persen. Nindya Karya tiga gedung 46 persen. Disana sekarang dibangun enam gedung,'' kata Syafril.

Merujuk pada kontrak kerja, target penyelesaian pembangunan enam gedung itu adalah Desember 2016 ini. Namun, dampak adanya rasionalisasi dan kondisi ekonomi yang belum membaik, membuat pembangunan gedung perkantoran tersebut melambat, meskipun tak berhenti sama sekali.

Pihaknya mengaku masih mencari solusi terkait kelanjutan pembangunan perkantoran tersebut agar bisa terus berlanjut. Hingga saat ini masih pembangunan perkantoran tersebut belum mendapatkan kepastian, apakah pembangunanya ditunda terlebih dahulu atau tetap dilaksanakan. Nasibnya akan ditentukan nanti dalam rapat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Akan kami rapatkan bersama. Tergantung nanti hasil rapatnya gimana," pungkasnya. (tpc,rtc)