PEKANBARU, Suluhriau- Pemerintah dan stake holder pendidikan diminta tetap kreatif untuk menyiasati keterbelengguan pendidikan di tengah pemotongan tunjangan sertifikasi guru yang dilakukan kementerian keuangan.

Hal itu disampaikan Dosen Universitas Paramadina, Abdul Malik di Pekanbaru, usai bertemu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman.

Ia mengaku prihatin melihat kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah termasuk di Riau yang belakangan ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Sebab dana APBD yang dialokasi untuk pendidikan rata-rata dibawah 20 persen, tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4, bahkan di sejumlah daerah yang mengalokasikan 20 persen tapi jumlahnya jauh dari cukup.

Menurutnya, alokasi yang minim ditambah serapan anggaran yang juga minim akan mengorbankan generasi masa depan sebagai tulang punggung bangsa, maka pemda harus lebih aktif dalam membangun sektor pendidikan dengan membuat cetak biru dan renstra yang dilaksanakan dengan penuh komitmen.

Abdul Malik Gisma yang merupakan tim ahli penyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berharap pemda untuk menggaungkan proggram lain tidak hanya melakukan program copy paste dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu membuat inovasi dan terobosan baru tanpa menunggu pemerintah pusat.

Tren pendidikan global bisa dijadikan referensi seperti penerapan teknologi dalam pendidikan, keterampilan abad 21, higher order thinking skills, science, technology, engineering and mathematics (stem) education dan lain sebagainya. (slt)