SELATPANJANG, Suluhriau- Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti mengungkapkan kekecewaanya terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai tidak disiplin.

Tertutama dalam hal upacara atau apel Senin pagi. Ia mengaku menerima banyak laporan terakit perilaku ASn ini, apalgi disinyalir dilakukan faktor kesengajaan.

"Jika sakit bisa kita maklumi, tapi anehnya tiap Senin pagi selalu izin, ini patut dicurigai karena saya banyak dapat laporan, pegawai banyak keluar daerah dan baru berangkat Senin pagi sampainya siang," aku Wakil Bupati saat menjadi Pembina Upacara Senin pagi di Halaman Kantor Bupati, Senin (21/11/2016).

Menyikapi hal ini, Wakil Bupati mengintruksikan kepada Kepala SKPD untuk mengawasi stafnya. "Yang tidak hadir berikan tanda, saya minta Kepala SKPD untuk mengawasi stafnya," ujar Wabup.

Lebih jaun dijelaskan Wabup, apa yang diintrumsikannya semata-mata untuk meningkatkan disiplin ASN maupun Honorer dilingkungan Pemkab. Meranti. Menurutnya jika hal itu dibiarkan maka akan menjadi kebiasaan dan dicontoh oleh pegawai yang sudah baik. "Jika yang malas dibiarkan begitu maka ia tidak akan berubah, yang rajin bisa juga terpengaruh," jelas Wabup.

Pada kesempatan itu, Wabup sempat berkata ingin membutikan laporan masyarakat itu dengan mengecek langsung kepelabuhan siang ini. (Senin.red). "Bila perlu siang ini kita cek ke Pelabuhan," ujarnya lagi.

Dalam rangka memotivasi pegawai, untuk kesekian kalinya Wabup meminta ASN untuk memahami Tupoksinya, meski di Meranti belum ada kontrol yang ketat terkait ukuran kinerja sesuai tugas dan fungsi pegawai setidaknya Wabup meminta pegawai mengerti a yang menjadi tugasnya dan apa yang harus dilakukan. "Saya minta ASN paham dengan tupoksinya, apa yang harus dilakukan dan apa tugas kita, itu dapat menjadi ukuran prestasi. Dan ini akan dievaluasi," jelasnya.

"Mari pimpinan SKPD untuk memberikan teguran, pembinaan dan didikan kepada staf, jika tidak bisa berikan sanksi sesuai tingkat ksalahannya," tegas Wabup.

Wabup juga menyinggung soal anggaran Pemda yang semakin kecil, dimana hal itu mau tidak mau akan mempengaruhi kemampuan Pemda dalam membayar gaji pegawai Honorer. Tidak tertutup kemungkinan Pemda akan melakukan rasionalisasi pegawai honorer namun tetap mengacu pada kebutuhan pegawai berdasarkan skill dan spesialisasi tertentu. "Jadi berkaryalah sehingga Pemda benar-benar merasakan apa yang telah dikerjakan," papar Wabup.

Selain itu kepada PPTK ditiap SKPD diharapkan jangan hanya duduk dikantor, Wabup mengintruksikan PPTK untuk selalu turun kelapangan untuk melakukan pengawasan. Sehingga kondisi real pengerjaan proyek benar-benar diketahui secara detil. "PPTK harus sering-sering turun kelapangan dan lihat apa yang telah dikerjakan (kontraktor pelaksana)," ucapnya.

Iapun dalam waktu dekat akan melakukan pengcekan langsung pengerjaan proyek dilapangan dilapangan, apakah sudah sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan dilapangan. "Kita akan cek kembali pengerjaan proyek dilapangan, kita juga tidak ingin tersangkut masalah hukum, jika sengaja cari masalah resiko tanggung sendiri," tegas Wabup seraya mengajak kepada ASN untuk senantiasa bekerja dengan rasa tanggung jawab dan hati ikhlas.

Terakhir daalm pengarahannya dihadapan seluruh ASN dan Honorer dilingkungan Pemkab. Meranti menghimbau untuk tidak melakukan pungutan liar, menerima suap (gratifikasi) dalam bentuk apapun, hal itu seiring telah dikeluarkannya peraturan pemerintah dan telah pula ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah diseluruh Indonesia melalui penandatanganan Memorendum Of Undestanding (MoU). "Sesuai ketentuan menerima pemberian apapun dalam bentuk apapun  (gratifkasi) sudah dilarang, hal itu sesuai dengan komitmen yang telah disepakati oleh Kepala Daerah melalui penandatanganan MoU, jadi mari kita ikuti itu," kata Wabup mengakhiri. (raf)