JAKARTA, Suluhriau- Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan bahwa dirinya sependapat dengan pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menilai kurang fleksibenya kredit usaha rakyat (KUR) kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diakibatkan adanya kebijakan di masing-masing perbankan yang berbeda.

"Saya kira KUR yang jadi masalah adalah kebijakan tiap bank yangg berbeda. Jadinya UMKM menjadi tidak fleksibel. Misalnya aturan soal plafon di tiap bank yg dtunjuk menyalurkan kredit juga beda, " kata Bhima, di Jakarta, Rabu (23/11/2016) melalui rilis Ekonomi dan Industri diterima media ini Rabu.    

Karena itu, Bhima menyatakan sepakat jika OJK menilai bahwa kebijakanKUR kurang fleksibel bagi para pelaku UMKM. Sehingga perlu adanya evaluasi penyaluran dan penerapan kredit usaha rakyat (KUR) kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bhima menyebutkan, dominasi bank besar dalam penyaluran kredit masih terlihat. Dilapangan bersaing dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi.

"Harusnya penyaluran KUR juga melibatkan lembaga keuangan mikro," katanya.             

Ia menyarankan perlu ada penyaluran dan penerapan KUR disektor prioritas, misalnya di sektor pertanian dan industri yang padat karya.

"Dua sektor itu yang bisa dorong ekonomi dan  penyerap tenaga kerja paling besar," ujar Bhima. Menurutnya, sektor pertanian selama ini kurang dilirik bank. Bisa jadi  penyaluran dan penerapan KUR bisa difokuskan ke sektor pertanian.

Pihaknya  mendukung jika ada KUR untuk usaha kreatif atau digital. Namun harus berhati-hati dalam melakukan pengawasannya, sebab banyak start up yang lebih cari valuta asing dibanding jualan produk riil. "Kalo tidak berhati-hati KUR digital bisa bikin bubble," katanya.(rls)