PEKANBARU, Suluhriau- Tingkat hunian hotel di Provinsi Riau tahun 2016 dipengaruhi kegiatan pemerintah. Tahun ini menyamai tingkat hunian hotel pada tahun 2014.
 
Hal itu dikatakan Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Riau, Ondi Sukmara, Sabtu. "Jika hunian hotel mencapai 100 persen, maka 60 persen di antaranya tergantung kegiatan pemerintah, sehingga jika kegiatan pemerintah berkurang ataupun ada larangan mengadakan kegiatan di hotel seperti 2015 lalu, maka tingkat hunian hotel akan terpengaruh, bahkan merugi," katanya.

Dikatakan, 2014 belum ada larangan kegiatan di hotel, bahkan terdapat sejumlah kebijakan besar-besaran sehingga tingkat hunian hotel di Riau stabil, kemudian awal 2015 terdapat peraturan pemerintah terkait larangan mengadakan rapat atau pertemuan bagi aparatur sipil negara (ASN) di hotel sehingga tingkat hunian hotel menurun 10 hingga 15 persen.

Saat larangan pertemuan di hotel dihapuskan sehingga dibandingkan 2015 pada bulan yang sama tingkat hunian hotel dipastikan lebih baik atau meningkat.

Namun untuk persentase masih menunggu hingga tutup tahun 2016, tetapi dipastikan belum dapat menyamai tingkat hunian pada 2014 sebab terdapat pemotongan dana alokasi umum (dau) yang sangat besar dari pemerintah pusat terhadap Riau.

Penurunan okupansi hotel diakui Marlina Bustami General Manager Batiqa Hotel Pekanbaru. Menurutnya, jika ada kegiatan pemerintah yang batal khususnya memanfaatkan fasilitas hotel, tentu akan membuat tingkat hunian terpengaruh dan investasi hotel kembali merugi.

Disisi lain, Gubri Arsyadjuliandi Rachman meminta pemerintah kabupaten-kota terus mengevaluasi standar pelayanan hotel, seiring dengan banyaknya laporan,apalagi saat ini riau sedang fokus mengembangkan sektor pariwisata sehingga pelayanan harus menjadi tetap diprioritaskan. (slt)