JAKARTA, Suluhriau-  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengakui, hanya sekitar 12 ribu sekolah yang siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2017.

Jumlah tersebut, kata dia, hanya 13 persen dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Kemdikbud, terdapat 12.023 dari 97.645 sekolah yang siap melaksanakan UNBK.

Sebanyak 3.216 dari 60.063 jenjang SMP/MTs telah mendaftarkan diri untuk melaksanakan UNBK. Untuk jenjang SMK, sebanyak 5.268 dari 11.919 unit sekolah telah mendaftarkan diri sebagai peserta UNBK. Sementara untuk SMA/MA, sebanyak 3.539 dari 25.663 unit sekolah akan melaksanakan UNBK.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, untuk sekolah yang tidak bisa terjangkau melaksanakan UNBK, akan dilakukan berbasis kertas.

Pemerintah menargetkan, hanya 20 persen sekolah yang akan UN menggunakan kertas. Ia meyakini, UNBK mampu meminimalkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan UN berbasis pensil kertas.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud, Nizam menambahkan, UNBK akan dilaksanakan menggunakan sistem berbagi sumber. Sehingga kesiapan UNBK tidak hanya menyoal tentang ketersediaan komputer di masing-masing sekolah.

Nizam menyebut, bagi sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup, dapat bergabung dengan penyelenggara UNBK terdekat. Ia optimistis, sistem berbagi sumber mampu mengoptimalkan penyelenggaraan UNBK.

Nizam memperkirakan, jumlah sekolah yang akan mendaftar sebagai pelaksana UNBK akan terus bertambah. Pemerintah akan mengumumkan secara resmi jumlah sekolah yang akan mengikuti UNBK pada 15 Januari 2017.

Bonus demografi

Indonesia akan merasakan bonus demografi 20 tahun yang akan datang. Ini adalah fenomena di mana jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Bonus ini akan kosong tanpa dikelola dengan pendidikan.

"Bonus demografi bukan semata-mata sebuah bonus begitu saja. Bonus demografi akan memberi dampak negatif jika tak dikelola dengan baik," kata Rektor Universitas Udayana, Ketut Suastika, Jumat (6/1).

Ujung tombak dari bonus demografi ini adalah pendidikan. Suastika menilai, pendidikan yang dimaksud bukan hanya formal, tapi juga nonformal dan pendidikan usia dini. Ketiganya membentuk generasi baru yang maju, berkarakter, memiliki kreativitas dan inovasi tinggi.

Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta mengatakan, Bali tak memiliki sumber daya alam. Bali hanya bergantung pada kualitas sumber daya manusia, alam nan indah, dan budaya adilihung. SDM dan kualitasnya bergantung pada pendidikan.

"Tenaga pendidik perlu menerapkan disiplin, mengajarkan bekerja keras, berjuang memperkuat semangat untuk masa depan generasi yang lebih baik," kata dia.

Penggiat Wirausahawan Muda Bali, Sayu Ketut Sutrisna Dewi mengatakan, hal yang perlu diantisipasi dari bonus demografi ini adalah meningkatnya jumlah pengangguran muda di Indonesia. Dunia pendidikan berperan menanamkan jiwa kewirausahaan pada generasi muda.

"Kita harus mengubah pola pikir kuliah atau sekolah untuk mencari kerja menjadi kuliah atau sekolah untuk mendirikan usaha," kata dia.

Jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,65 persen dari jumlah penduduk saat ini. Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura tujuh persen, Malaysia lima persen, dan Thailand empat persen.

Perjuangan Indonesia untuk menghasilkan minimal dua persen wirausahawan masih sangat panjang. Jika tidak berjuang habis-habisan, jumlahnya akan tetap di kisaran 1,65 persen, dan Indonesia jauh dari kategori sejahtera. (rol)