MERANTI, Suluhriau- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H Irwan, M.Si memimpin acara Penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan DPA-PPKD Tahun Anggaran 2017 sekaligus penandatanganan Integritas. Bertempat di Aula Kantor Bupati Meranti, Jumat pagi (13/1/2016).

Kegiatan itu diawali dengan pembacaan Pakta Integritas bebas KKN, Pungli dan Perbuatan Tercela lainnya, oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Hariadi yang diikuti oleh Pejabat Eselon II, Kepala Bagian dan Camat.

Dilanjutkan dengan Penyerahan Dokumen DPA-SKPD dan Penandatanganan Pakta Integritas, oleh Kepala Badan/Dinas/Bagian dilingkungan Pemkab. Meranti disaksikan oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan serta Plt. Sekda Julian Norwis SE MM.

Penyerahan Dokumen DPA-SKPD merupakan formalitas dimulainya pelaksanaan anggaran 2017. Untuk itu bagi pejabat yang menerima dokumen tersebut, Bupati mengintruksikan
sesegera mungkin membuat langkah-langkah dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran 2017.

Seperti diketahui, tahun 2017 ini anggaran APBD Kabupaten Meranti mengalami penurunan yang cukup besar dari 1.5 Miliar ditahun 2015 menjadi 1.2 Miliar ditahun 2017, jika dilihat dari beban tugas menurut Bupati terjadi pengurangan meski begitu, tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab SKPD harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga ditahun 2017 akibat amanat UU No. 23 Tahun 2014 jumlah SKPD di Kabupaten Meranti terjadi pengurangan. Yang dulunya wewenang berada didaerah Otonom Kabupaten Kota kini beralih ke Pemerintah Provinsi Riau.

Akibat perubahan itu Bupati meminta seluruh Kepala SKPD dapat mengantisipasi sebaik mungkin tanpa menimbulkan gejolak dimasyarakat. Khususnya dalam Pengelolaan Kehutanan,  Pertambangan, Kelistrikan, Perikanan yang sudah sudah diambil alih Provinsi yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Intruksi Bupati itu bukanya tidak beralasan, karena dirinya mendapati banyak masyarakat yang belum mengetahuinya dibuktikan tetap mengusulkan terkait kewenangan itu kepada Pemda Meranti. Seperti yang terjadi di Kecamatan Rangsang saat Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi, dimana maayarakat masih mengusulkan terkait kewenangan itu kepada Bupati. "Saat saya melakukan kunjungan ke Rangsang masyarakat masih banyak belum mengetahuinya, dengan tetap mengusulkan keweangan itu kepada saya," aku Bupati.

Namun meskipun bukan kewenangan Kabupaten lagi, Bupati tetap meminta SKPD terkait untuk mengakomodir aspirasi yang disampaikan masyarakat, dengan mengkoordinasikannya dengan pihak Pemerintah Provinsi. "Selama itu bisa dilakukan dengan baik, tolong dibantu sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak menurun baik kwalitas maupun kuantitasnya," jelas Bupati.

Dihadapan Kepala SKPD dan Camat yang hadir, Bupati meminta untuk terus meningkatkan prestasi seiring beberapa waktu kedepan Pemerintah Kabupaten Meranti akan menggelar Asesment untuk mengisi jabatan Eselon II yang maaih kosong. "Kita akan membuka peluang bagi pejabat untuk mengisi jabatan Eselon II yang masih kosong, ini merupakan peluang, silahkan berkompetisi untuk menduduki jabatan itu," ucap Bupati.

Terkait, penyaluran alokasi anggaran APBD Provinsi dan APBN yang sering terlambat, Bupati meminta ditahun 2017 dapat diantisipasi, caranya Kepala SKPD harus memprioritaskan pelaksanaan anggaran tersebut baik dana Alokasi Khusus, dana Pembatuan dan lainnya. "Ini harus menjadi konsentrasi kita, yang perlu disadari volume terbesar kegiatan dalam APBD kita merupakan bantuan Provinsi dan APBN agar penyaluran tidak terlambat alokasi anggaran APBD dan APBN harus menjadi prioritas," ujar Bupati lagi.

Pada kesempatan itu, agar realisasi anggaran maksimal, Bupati juga meminta kepala SKPD segera mengusulkan PPK, PPTK sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu. Bupati juga berharap dengan penetapan itu lelang kegiatan APBN sudah dapat dimulai Februar. "Jangan ditunda-tunda lagi jika bisa dilelang February, kita harapkan pada bulan Juni sebelum lebaran masyarakat sudah dapat menikmatinya," harapnya mengakhiri. (raf)